CEK FAKTA: Tidak Benar Pilpres 2024 Ditunda Sampai 2029, Ini Faktanya

Selasa, 30 Juni 2020 12:57 Reporter : Syifa Hanifah
CEK FAKTA: Tidak Benar Pilpres 2024 Ditunda Sampai 2029, Ini Faktanya Simulasi pencoblosan Pemilu 2019. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Beredar kabar di media sosial bahwa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diundur lima tahun ke tahun 2029.

Kabar ini diunggah akun Facebook Yahoot dengan mengunggah foto yang terdiri dari Presiden Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Indonesia ke 4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Foto tersebut diberi keterangan, "PILPRES 2024 DIBATALKAN ditunda sampai 2029." Dilengkapi juga dengan narasi sebagai berikut:

Jika ini Terjadi Tamparan Telak Buat Yg Niat Memanzulkan Presiden.

tidak benar pilpres 2024 ditunda sampai 2029 ini faktanya

Penelusuran

Cek Fakta merdeka.com menelusuri klaim Pilpres 2024 ditunda sampai tahun 2029. Melansir dari jawapos.com dalam artikel berjudul "Hoax Pemilihan Presiden Mundur 2029."

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi menegaskan bahwa informasi penundaan pilpres selama lima tahun tersebut palsu dan tidak berdasar.

Ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga masih menyebutkan bahwa masa jabatan presiden lima tahun. Jika pemilu ditunda, lanjut Raka, tentu akan terjadi kekosongan. Sehingga, lanjut dia, perlu dipertanyakan dasar informasi yang menyebut pilpres diundur.

"Selama UU Pemilu dan UUD belum diubah, ya itu akan menjadi pegangan kita," jelasnya, Jumat (26/6).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menerangkan bahwa DPR sedang menggodok RUU Pemilu. Namun, dalam pembahasan tersebut sama sekali tidak ada rencana memundurkan waktu Pilpres 2024. Yang mungkin dimundurkan adalah pilkada 2024 untuk menata konsep keserentakan pemilu nasional dan daerah.

"Tapi, kalau untuk pilpres, pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024," katanya.

Sedangkan artikel merdeka.com berjudul "Mendagri Sebut Tak Ada Wacana Geser Pilkada 2024 ke 2027." Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menampik jika wacana menggeser Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 ke Tahun 2027 telah masuk masuk dan jadi pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

Menurutnya, pembahasan terkait pergeseran Pilkada 2024 ke 2027 itu akan masuk ke materi lain, undang-undang lain tentang pemilu dalam satu paket yang berhubungan dengan pemilu.

"Tapi ini berbeda dengan Perppu, berbeda dengan Pilkada Tahun 2020. Pilkada 2020 hanya diatur Perppu nomor 2 yang kita usulkan menjadi UU udah itu aja. Untuk Pilkada berikutnya, Pemilu berikutnya itu diatur dalam Paket Undang-Undang Pemilu," ungkap mantan Kapolri itu.

Atas hal itu, Tito tidak mau berwacana lebih terkait pergeseran Pilkada 2024 ke 2027, sampai menunggu hasil kajian dan pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Dia menjelaskan, wacana mengundurkan pelaksanaan Pilkada 2024 belum dibahas dan dikaji. Bahkan, tidak termasuk dalam pembahasan rapat Kemendagri dengan Komisi II DPR soal RUU Pilkada 2020 hari ini, Rabu (24/6).

"Belum, belum, belum sampai pembahasan, belum. Dari DPR juga melakukan kajian, kami pun pemerintah melakukan kajian. Kita tunggu waktu kapan kita ketemu," katanya, Rabu (24/6).

Sementara itu dilansir dari Detik.com berjudul "Komisi II DPR Bahas Kemungkinan Pilkada 2024 Diundur, Pileg-Pilpres Tetap". KPU mengatakan saat ini DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas wacana mengundurkan waktu Pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027. KPU menyebut wacana itu masih dalam tahapan perencanaan di DPR.

"Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, atau sedang merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format Pilkada dan pemilu yang tepat untuk kita semua, karena sepertinya akan diundur lagi untuk Pilkada serentaknya, bukan, maksudnya Pemilu kada serentaknya pada tahun 2027, kalau saya tidak salah," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar Nasional bertajuk 'Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal', Selasa (23/6/2020).

Ilham mengatakan wacana itu akan diatur sesuai dengan undang-undang Pilkada dan undang-undang Pemilu. "Tentu bagaimana proses dinamika yang dilakukan dalam penyusunan UU Pilkada dan UU pemilu," katanya.

Dia menjelaskan untuk Pilkada 2020, saat ini KPU sudah menyiapkannya, ada 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2020.

"Ini adalah beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada ada 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota hanya 2 daerah saja yang tidak ikut menyelenggarakan Pilkada tahun 2020, yaitu Aceh dan DKI jakarta," jelas Ilham dalam diskusi itu.

Ketika dikonfirmasi, Ilham menegaskan wacana memundurkan Pilkada yang dimaksud adalah wacana Pilkada di tahun 2024, bukan Pilkada 2020. Dia menegaskan untuk Pilkada 2020 KPU sedang mempersiapkan segalanya.

"Konteksnya Pilkada, masih dibahas dengan berbagai alternatif oleh DPR dan pemerintah," kata Ilham saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi membenarkan Komisi II sedang merancang pembahasan perubahan waktu PIlkada 2024 itu. Arwani menyebut usulan itu muncul dari pendapat-pendapat fraksi di DPR.

"Sekarang fraksi DPR sedang menyusun, rancangan usulan perubahan UU Pemilu perubahan nomor 7 tahun 2017, Panja-nya baru dibentuk kemarin, Panja RUU Pemilu, baru ada rapat rencana tanggal 24 Juni kita rapat, rapat perdana Panja, nah memang kalau dari rapat di komisi II sebelumnya pandangan beberapa fraksi memang mengisyaratkan untuk Pemilukada di 2024 diubah, diubah itu bisa jadi dijadwalkan di tahun setelah itu, atau ada yang usul dinormalisasikan, artinya bisa jadi yang habisnya 2022 bisa jadi ya 2022 gitu, itu untuk Pemilukada," jelas Arwani saat dikonfirmasi terpisah.

Meski begitu dia menegaskan Pemilu nasional yakni Pilpres dan Pileg tetap digelar di 2024 mendatang. Pembahasan perubahan ini hanya dikhususkan untuk Pemilukada yang semula rencananya ingin dibarengi dengan Pemilu nasional.

"Tapi kalau untuk Pilpres, Pilegnya itu DPR, DPD, tetap di 2024," tegasnya.

Pemerintah, kata Arwani, juga belum bersikap dengan usulan ini. Sebab, usulan perubahan ini masih sebatas rancangan, dan belum dibahas secara resmi oleh Komisi II DPR RI.

Lalu, apa alasan DPR mengubah Pilkada 2024? Arwani mengatakan perubahan ini berkaca pada Pemilu 2019. Dia mengaku perubahan ini untuk memudahkan masyarakat dalam memilih kepala daerah nantinya.

"Salah satu yang menjadi latar belakang kenapa disatukan di satu tahun itu salah satunya untuk efektifitas, efisiensi dan memberikan kemudahan, tapi kalau kita lihat praktik di 2019 dengan minus Pemilukada saja kita mendapatkan banyak kesulitan yang dialami baik oleh penyelenggara, kontestan, atau masyarakat. Jadi misalnya terkait faktor keselamatan, akhirnya dijadikan pertimbangan," jelasnya.

Kesimpulan

Klaim Pilpres 2024 ditunda sampai tahun 2029 adalah keliru. Faktanya Pilpres dan Pileg tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Namun ada wancana waktu Pilkada serentak tahun 2024 diundur ke tahun 2027.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Cek Fakta
  3. Pilpres
  4. Ragam Konten
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini