CEK FAKTA: Tidak Benar Pembatalan Haji Karena Dananya Habis

Merdeka.com - Beredar informasi di media sosial menyebutkan jika pembatalan keberangkatan jemaah haji 2020 kerena danaya yang habis.
Informasi tersebut diunggah akun Facebook Ibrahim Elfarez, pada 10 Juni 2020 dengan mengunggah tautan artikel berjudul "Menag Tetap Batalkan Ibadah Haji 2020 Meski Dibuka Pemerintah Arab Saudi" yang dimuat situs suara.com, pada 9 Juni 2020.
Unggahan tersebut bernarasi:
Karena uangnya udh habisss bambang

Penelusuran
Cek Fakta merdeka.com menelusuri klaim pembatalan keberangkatan haji 2020 karena dananya yang sudah habis.
Dikutip dari Cek Fakta Liputan6.com, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, kabar keberangkatan ibadah haji 2020 dibatalkan karena dananya sudah habis tidak benar.
"Sudah diklarifikasi, tidak benar," kata Anggito dikonfirmasi Liputan6.com.
Sementara itu, dalam akun Youtube resmi Kementerian Agama berjudul "KEMENAG PODCAST: Di Balik Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 2020 (Part1)", pada 11 Juni 2020.
Staf Ahli Menteri Agama Oman Fathurahman menjelaskan, pembatalan keberangkatan jemaah ibadah haji 2020 mempertimbangkan keselamatan para jamaah di tengah pandemi virus Corona baru (Covid-19).
"Ini jadi pertimbangan apalagi Covid-19 belum ada vaksinya dan tingkat penyebarannya itu tidak kelihatan, bagaimana jemaah haji bisa mengenali yang kena wabah, ini munculah pertimbangan utama pembatalan keberangkatan jemaah ibadah untuk keselamatan dan kemanusiaan," kata Oman.
Menurut Oman, sebelum mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jemaah ibadah haji 2020 Kementerian Agama juga telah melakukan mitigas sejak dini dan dengan pertimbangan yang matang.
"kementerian agama membuat tim krisis dampak pandemik ke penyelenggaraan ibadah haji seperti apa, kemudian dianalasis tim ini kemudian membuat skema-skema skenario kita melakukan persiapan cukup panjang tidak tiba-tiba saja, keliru pembatalan keberangkatan jemaah ibadah haji ini mendadak dan tanpa kordinasi tanpa analisa mendalam itu tidak tepat," paparnya.
Kesimpulan
Klaim pembatalan keberangkatan jemaah haji 2020 karena dananya sudah habis tidak benar. Faktanya, Kementerian Agama menjelaskan pembatalan haji 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan keselamatan para jamaah.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya


Putra Gantengnya Tanding Futsal, Begini Potret Kris Dayanti yang Rela Ngemper Bareng Amora Demi Beri Dukungan
Kali ini, Kris Dayanti hadir saat putra gantengnya, Kellen bertanding futsal.
Baca Selengkapnya


Jelang Pensiun, Serma M Buang Jalan Kaki 50 KM ke Kodim 0611 Garut 'Alhamdulillah Kekuatan Masih Stabil'
Aksi prajurit TNI lakukan long march menjelang pensiun.
Baca Selengkapnya


150 Nama Bayi Laki-Laki Islami Berdasarkan Al-Quran, Indah dan Bermakna Mendalam
Kumpulan nama bayi laki-laki Islami diambil dari Al-Quran dengan makna mendalam.
Baca Selengkapnya


Uang Pengamanan Pemilu Didapat Bintara Polisi Lebih Tinggi dari Jenderal, Segini Jumlahnya
Wakapolda Banten mengumpulkan anggotanya untuk dibagikan uang pengamanan Pemilu, bintara dapat lebih banyak daripada jenderal.
Baca Selengkapnya


Dulunya Cuma Ngontrak Petakan Kini Punya Rumah Megah Bak Istana, Begini Perjuangan 5 Artis yang Bikin Salut
Dulu, Denny Cagur tinggal di kontrakan kecil untuk bertahan hidup. Kini, dia menikmati rumah mewah yang dimilikinya.
Baca Selengkapnya

CEK FAKTA: Hoaks Menhan Prabowo Subianto Dinonaktifkan oleh Jokowi
Unggahan video mengklaim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinonaktifkan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

Anies Sebut Biaya Haji Rp93 Juta Mahal, DPR: Sudah Proporsional, Rasional dan Terjangkau
"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca Selengkapnya