Merdeka.com - Informasi terkait Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menghapus semua Bantuan Langsung Tunai (BLT) beredar di media sosial.

Salah satu yang diunggah di Facebook berupa tangkapan layar artikel berita berjudul "Gawat! Semua BLT akan Dihapus Kedepannya, Ini Penjelesen Mensos Risma"

Penelusuran

Hasil penelusuran terkait Mensos Tri Rismaharini menghapus semua BLT tidak benar, dilansir dari merdeka.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras membantah adanya kabar rencana penghapusan Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa BLT di 2021 oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sehingga, penyaluran BLT dipastikan akan tetap dilanjutkan pada tahun depan.

"Ya, jadi bansos tunai tetap akan dilanjutkan. Jadi, tidak ada saya kira untuk satu perubahan dan penghapusan berkaitan BLT yang ada di Kementerian Sosial," tegasnya dalam webinar bertajuk Kaleidoskop 2020, Selasa (29/12).

Bahkan, Kementerian Sosial justru saat ini terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran BST. Sehingga waktu penyaluran bisa lebih cepat namun juga tetap akuntabel.

"Untuk (BST) tahun 2021 kita sudah mulai siapkan. Kita juga akan mengadeng PT Pos untuk menyalurkan bantuan sosial tunai dengan beberapa perbaikan," terangnya.

Dia menyebut, upaya perbaikan sistem itu dengan meminta PT Pos untuk menciptakan aplikasi khusus yang bisa diakses secara digital agar bisa dipantau secara real time. Sehingga dapat memenuhi ketentuan terkait akuntabel.

"Jadi satu sistem ini bisa betul-betul secara rela time kita bisa mendapatkan informasi terhadap bansos yang disalurkan dimana dan juga waktunya bisa lihat secara langsung," tandasnya.

Selain itu, dalam artikel merdeka.com berjudul "Siapkan Rp110 Triliun untuk Dana Bansos, Jokowi Minta Harus Tepat Sasaran" Pemerintah akan menggelontorkan Rp 110 triliun untuk bantuan sosial. Uang tersebut disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp 110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).

Dia menjelaskan untuk program kartu sembako telah disiapkan Rp45,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penyaluran bansos pangan bagi 18,8 juta penerima manfaat.

"Masing-masing Rp200.000 per bulan, per penerima," ungkap Jokowi.

Sementara untuk program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah akan menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, bansos tunai sebesar Rp12 triliun bagi 10 juta KPM. Masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.

Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun.

Kepala Negara meminta data penerima manfaat sudah rampung. Dia juga meminta untuk melibatkan daerah dalam melakukan perbaikan data.

"ini harus betul-betuk sudah clear sehingga tepat sasaran libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data," ungkap Jokowi.

Kesimpulan

Klaim Mensos Risma akan menghapus BLT adalat tidak benar. Kemensos menyatakan penyaluran BLT dipastikan akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.