CEK FAKTA: Tidak Benar Konglomerat Nikmati 80 Persen Anggaran Darurat Covid-19

Senin, 29 Juni 2020 15:00 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta
CEK FAKTA: Tidak Benar Konglomerat Nikmati 80 Persen Anggaran Darurat Covid-19 ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Beredar tangkapan layar judul berita konfrontasi.com "Gila!!! 80% Dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid Dinikmati Konglomerat" di media sosial Facebook. Kemudian salah satu akun pengguna Facebook menuliskan bahwa 80 persen anggaran darurat Covid-19 dinikmati konglomerat.

"Gila!!! 80% Dari Rp 677,2 triliun Anggaran Darurat Covid Dinikmati Konglomerat

by - Admin dua on - Juni 21, 2020 Transparansi harus benar-benar dilakukan pemerintah dalam penyaluran anggaran darurat Covid-19, termasuk stimulus ekonomi.

Sebab belakangan, banyak pihak yang menduga penyaluran anggaran tak tepat sasaran.

"Menurut Ketua HIPMI, relaksasi kredit untuk UMKM hanya 20%. Sisanya paling besar 80% untuk selamatin kredit macet korporasi besar yang notabene milik konglomerat," kata Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kepada redaksi, Minggu (21/6).

"Kita desak Presiden Joko Widodo untuk buka daftar korporasi dan lembaga yang mujur dapat alokasi APBN darurat Covid," urainya yang juga diunggah di akun sosial medianya itu.

Buka tanpa alasan ia meminta sang presiden untuk transparan. Pada awalnya, dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan sebesar Rp 641,17 triliun. Namun nilai tersebut naik menjadi Rp 677,2 triliun.

Terakhir, Menteri keuangan Sri Mulyani lagi-lagi memproyeksi dana penanganan penyebaran virus corona dan PEN melonjak hingga Rp 905,1 triliun.

Nilai yang begitu tinggi ini dikhawatirkan banyak pihak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

"Banyak korporasi besar sudah collapse jauh sebelum Covid. Namun, liciknya mereka tumpangi Covid untuk dapat kue APBN Darurat Covid dalam berbagai skema. Di antaranya relaksasi kredit," tandasnya."

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com, informasi tersebut tidak benar. Dalam artikel merdeka.com berjudul "Pengusaha Keluhkan Implementasi Stimulus Pemerintah Tak Berjalan Baik di Daerah" pada 8 Juni 2020, dijelaskan bahwa hanya 20 persen pengusaha yang merasakan restrukturisasi kredit perbankan dari pemerintah.

"Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming menilai banyak kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan misalnya memberikan stimulus. Namun, Mardani mengeluhkan implementasi stimulus yang diberikan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik di daerah.

"Kadang-kadang program kita sudah bagus tapi implementasi untuk menjalankan di bawahnya kadang-kadang tidak sesuai dengan program yang diinginkan," kata Maming dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (8/6).

Maming menyebut dalam program restrukturisasi kredit perbankan dari pemerintah, ada 20 persen pengusaha anggota Hipmi yang menerima manfaat program tersebut. Mereka adalah pengusaha dengan pinjaman di atas Rp10 miliar yang mendapatkan restrukturisasi lantaran memiliki hubungan baik dengan pihak perbankan.

"Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank. Bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," tutur Maming."

Kemudian dalam artikel merdeka.com berjudul "Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp695,2 Triliun" pada 17 Juni 2020, dijelaskan bahwa anggaran penanganan Covid-19 bertambah, dari sebelumnya Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 Triliun.

Pemerintah menambah anggaran penanganan pandemi Virus Corona menjadi Rp695,2 triliun dari sebelumnya Rp677,2 triliun. Angka tersebut bertambah setelah pemerintah menambah anggaran untuk pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun dan kepada pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga sebesar Rp106,11 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan anggaran untuk pemerintah daerah, kementerian dan lembaga sebesar Rp106,11 triliun untuk memberikan dukungan dalam melakukan kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami juga fokuskan ke pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk bisa melakukan kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan memberikan alokasi anggaran Rp106,11 triliun," ujar Sri Mulyani, Jakarta, ditulis Rabu (17/6).

Rincian kenaikannya yakni:

Masing-masing dana penanganan Covid-19 dan dampaknya secara rinci adalah untuk belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, bantuan iuran JKN, gugus tugas Covid serta belanja perpajakan di bidang kesehatan jumlahnya Rp87,5 triliun.

"Kemudian perlindungan sosial mulai dari PKH, sembako Jabodetabek dan diskon listrik seluruhnya adalah Rp203,9 triliun. Ini diharapkan bisa menjaga demand side dalam 6 bulan ke depan," papar Airlangga.

Pemerintah juga, kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan insentif bagi dunia usaha agar bisa mengurangi jumlah karyawan yang terkena PHK. Hal tersebut disalurkan dalam bentuk pembebasan PPH21, restitusi PPN dan penurunan tarif badan dan stimulus lainnya sebesar Rp120,61 triliun.

"Khusus untuk UMKM diberikan Rp123 triliun, lalu untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun dan sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun," tandasnya.

Kesimpulan

Informasi bahwa 80 persen anggaran darurat Covid-19 dinikmati konglomerat adalah tidak benar. Pengusaha hanya menikmati 20 persen program restrukturisasi kredit perbankan dari pemerintah.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini