Merdeka.com - Beredar kabar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis di tengan pandemi virus corona Covid-19.

Kabar tersebut diunggah akun Facebook Congor Turah, berupa tangkapan layar sebuah artikel berita berjudul "Teganya Anies Potong Tunjangan & Transport Tenaga Medis".

Berikut narasinya:

Gakbener cuma pencitraan doang, eh taunya dibelakang, Tinjangan ama uang Transport tenaga medis dipotong.

https://www.gesuri.id/pemerintahan/teganya-anies-potong-tunjangan-transport-tenaga-medis-b1YLSZtn4

Penelusuran

Cek Fakta Merdeka.com menelusuri informasi Gubernur DKI Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis, dengan membuka tautan artikel yang dimuat situs berita gesuri.id, pada 9 Mei 2020 berjudul "Teganya Anies Potong Tunjangan & Transport Tenaga Medis".

Berikut isi artikel tersebut:

Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengecam keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) dan transport para pekerja medis.

Deddy menegaskan kebijakan Anies itu sangat mengherankan. Sebab seharusnya para pekerja medis diberi insentif karena setiap hari bekerja di tengah pandemi Covid-19.

"Mohon perhatiannya agar sampai ke Gubernur, ini kebijakan yang tidak masuk akal!" tegas Deddy.

Deddy menegaskan, warga DKI menanti transparansi APBD DKI yang menguap tak jelas sehingga bansos untuk rakyat tak ada, serta TKD dan transport para perawat dan dokter harus dipotong.

Deddy pun mengingatkan Gubernur soal dana ratusan miliar yang semula diperuntukkan untuk Formula E, namun kini tak jelas nasibnya.

"Kembalikan duit ratusan miliar untuk Formula-E, supaya ada dana untuk bansos warga DKI!! Hentikan menyunat TKD dan transport perawat dan Dokter di DKI!!" tegas Deddy.

Deddy juga menyentil Pemprov DKI soal 50% dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

"Mau tanya, 50% Dana Bagi Hasil yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke DKI apakah sudah habis? Digunakan untuk apa kira-kira ya?" ujarnya.

Dari artikel di atas dijelaskan Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengecam kebijakan Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis. Tidak ada pernyataan terkait Anies Baswedan telah memotong tunjangan dan transport tenaga medis.

Penelusuran dilanjutkan menggunakan Google Search dengan kata kunci 'Anies pangkas tunjangan dan transport tenaga medis'. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Pemprov DKI Pastikan Tak Potong Tunjangan Tenaga Medis yang Berhadapan Langsung dengan Covid-19", yang dimuat situs kompas.com, pada 12 Mei 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan memotong atau merasionalisasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) milik tenaga medis yang berhadapan langsung untuk menangani pasien Covid-19. Pemotongan TPP sebesar 50 persen itu hanya akan diberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak terlibat dalam penanggulangan Covid-19.

"Enggak (dipotong tunjangan tenaga medis), terakhir disesuaikan. Dikecualikan kalau tenaga medis," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir saat dihubungi.

Meski demikian, tenaga medis yang tak berhadapan langsung dengan pasien Covid-19 bakal tetap dipotong tunjangannya. Contohnya petugas kesehatan di bagian administrasi.

"Tenaga medis dan paramedis itu kan ada yang melayani langsung pasien, tapi kan ada juga yang dibelakang meja. Kalau di belakang meja apakah dapat misalnya di bagian administrasi? Kan tidak," kata dia.

Nantinya Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI yang akan mendata tenaga medis mana yang dipotong tunjangannya dan mana yang tidak.

"Nanti Dinas Kesehatan membuat usulan berapa paramedis yang langsung menangani Covid-19. Ini kan kemampuan ekonomi kita terbatas karena kontraksi ekonomi," tuturnya.

Kesimpulan

Klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan potong tunjungan dan transport tenaga medis yang tangani virus corona Covid-19 tidak benar.

Pemprov DKI memastikan tak akan memotong atau merasionalisasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) milik tenaga medis yang berhadapan langsung untuk menangani pasien Covid-19. Potongan tunjungan hanya akan diberlakukan kepada PNS yang tidak terlibat dalam penanggulangan Covid-19.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.