Merdeka.com - Kabar TNI siap ambil alih kekuasaan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimakzulkan beredar di media sosial.

Sebuah akun Facebook Skema pholitik mengunggah sebuah video bertuliskan " M4KZULKAN JOKOWI KEMBALI MENGGEM4 TNI SIAP AMBIL ALOH KEKUASAAN !!."

Unggahan tersebut juga bernarasi;

"BERITA TERBARU !!

MAKZULKAN JOKOW1 KEMBALI MENGGEMATNI SIAP AMBIL ALIH KEKUASAAN.."

Penelusuran

Cek Fakta merdeka.com menelusuri klaim TNI siap ambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan. Penelusuran dilakukakan menggunakan Google Search kata kunci "Jokowi dimakzulkan, TNI ambil alih kekuasaan".

Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari media arus utama yang mengangkat isu tersebut. Dilansir dari Liputan6.com justru menemukan artikel yang menjelaskan mengenai Jokowi sulit dimakzulkan pada periode kedua pemerintahannya.

Adalah artikel berjudul "DPR Dikuasai Koalisi, Jokowi Susah Dimakzulkan" yang dimuat situs viva.co.id pada 2 Juni 2020.

VIVA – Wacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona Covid-19, terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini, dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.

Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.

Meski wacana pemakzulan ini mengemuka, namun realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja.

"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.

Ujang mengatakan, wacana yang berkembang belakangan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Seperti yang terjadi di UGM itu, menurut dia sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Ia menyesalkan, sampai ada pelarangan hingga ancaman-ancaman fisik terhadap pemateri dan pihak panitia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ancaman ataupun pelarangan diskusi di alam demokrasi tak bisa dilarang.

"Kebebasan akademik harus dijaga. Dan tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Karena kita ini negara demokratis," ujarnya.

Kesimpulan

Klaim TNI siap ambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan adalah haoks. Hasil penelusuran tidak ada pemberitaan dari media arus utama yang mengangkat isu tersebut.

Namun ditemukan artikel yang menjelaskan mengenai Jokowi sulit dimakzulkan pada periode kedua pemerintahannya. Dimuat situs viva.co.id pada 2 Juni 2020 yang berjudul "DPR Dikuasai Koalisi, Jokowi Susah Dimakzulkan."

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.