Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

CEK FAKTA: Hoaks, PPKM Darurat Diperpanjang sampai Tahun Baru

CEK FAKTA: Hoaks, PPKM Darurat Diperpanjang sampai Tahun Baru Kanalisasi PPKM Darurat di Lenteng Agung. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Beredar informasi di media sosial Facebook terkait menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 akan diperpanjang sampai tahun baru atau 2022.

"ppKM darurat diperpanjang saMpek tahun baru gays ... Mateh laa mateh."

hoaks ppkm darurat diperpanjang sampai tahun baruFacebook

Penelusuran

Hasil penelusuran merdeka.com, melansir dari Kompas.com Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19, Hery Triyatno menyatakan apa yang tertulis dalam Facebook Raden Sanjaya itu tidak benar.

"Sejauh ini untuk (PPKM Darurat) Jawa-Bali berlaku sampai 20 Juli. Kami sedang bekerja keras untuk mengurangi mobilitas sehingga penularan bisa ditekan," kata Hery saat dihubungi Senin (12/7/2021).

Hery menjelaskan, ada sejumlah indikator yang harus dilihat sebelum keputusan untuk menghentikan atau memperpanjang kebijakan PPKM Darurat diambil. Hery menyebutkan setidaknya ada 3 indikator utama. Indikator utamanya penularan hariannya turun, di samping ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

"Yang jauh lebih penting adalah terselesaikannya masalah di hulu, yakni perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan prokes," jelas dia.

Apabila ketiga hal itu tidak tercapai, maka penanganan pandemi sulit dilakukan dan kebijakan pembatasan mungkin saja akan diperpanjang atau dievaluasi untuk diperbaiki dengan bentuk kebijakan yang lain.

Karena itu pihaknya menegaskan, belum ada keputusan yang diambil oleh Pemerintah maupun badan terkait berkenaan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali. "Betul (itu hoaks), (belum ada keputusan lebih lanjut) makanya semua pihak harus terlibat (dalam upaya menekan kasus)," katanya.

Sementara itu, dalam artikel merdeka.com, pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Kesimpulan

Kabar PPKM darurat akan diperpanjang sampai tahun baru adalah tidak benar. Saat ini belum ada keputusan yang diambil oleh Pemerintah maupun badan terkait berkenaan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/12/183000265/-hoaks-ppkm-darurat-diperpanjang-hingga-tahun-baru?nomgid=1&page=all#page2https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-jokowi-siapkan-skenario-perpanjang-ppkm-darurat-hingga-6-minggu.html?page=1

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi
Jenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi

Dia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah

Baca Selengkapnya
Lezatnya Ketupat Colet, Hidangan Khas Melayu yang Wajib Disajikan Saat Lebaran di Kalimantan
Lezatnya Ketupat Colet, Hidangan Khas Melayu yang Wajib Disajikan Saat Lebaran di Kalimantan

Lebaran menjadi momen hadirnya hidangan-hidangan khas daerah yang mungkin jarang ditemukan serta menambah suasana Idul Fitri semakin terasa.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya