CEK FAKTA: Hoaks IDI Menolak Menjadi Pengguna Pertama Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Informasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menolak menjadi yang pertama menggunakan vaksin Covid-19 beredar di media sosial. Menurut penyebar informasi tersebut, yang seharusnya menjadi pengguna Vaksin Covid-19 adalah presiden.
turnbackhoax"IDI tolak yg pertama dpt Vaksin sinovac China, mrk mau yg usul dong yg pertama dpt, siapa? Presiden lah .."
Penelusuran
Menurut penelusuran merdeka.com, informasi IDI menolak menjadi pengguna pertama vaksin Covid-19 adalah hoaks. Dalam artikel merdeka.com berjudul "IDI: Vaksin Alat Terbesar Turunkan Serendah-rendahnya Penularan Covid-19" pada 14 Desember 2020, dijelaskan bahwa IDI siap menjadi yang pertama menggunakan vaksin Covid-19.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M Faqih menyatakan para dokter yang tergabung dalam PB IDI siap untuk divaksinasi pertama kali sebagai petugas kesehatan di garda terdepan. Pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pertama kali diberikan pada tenaga kesehatan karena tergolong rentan terinfeksi Covid-19.
Dia menegaskan bahwa para dokter IDI siap divaksin dan mengajak masyarakat agar tidak ragu dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Daeng berharap vaksinasi yang sedang disiapkan pemerintah mampu menekan bahkan menghentikan penularan Covid-19 di Indonesia.
"Program vaksinasi ini harapan besar bagi kita semua, tidak hanya untuk petugas kesehatan saja, tapi untuk seluruh rakyat. Vaksin ini alat terbesar kita untuk menurunkan serendah-rendahnya bahkan menghentikan penularan Covid-19," kata Daeng dalam konferensi pers di kantor PB IDI seperti diberitakan Antara, Senin (14/12).
Daeng mengatakan bahwa upaya intervensi untuk menekan kasus penularan Covid-19 di Indonesia dengan cara penerapan protokol kesehatan dinilai belum efektif lantaran kasus konfirmasi positif harian yang terus meningkat dari hari ke hari.
Menurut dia, terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia belum benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat.
Oleh karena itu, Daeng menyampaikan bahwa program vaksinasi adalah salah satu upaya lain yang diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan penularan kasus Covid-19 di Indonesia yang masih saja terus meningkat.
Kemudian dalam artikel cnnindonesia.com berjudul "IDI: Kalau Presiden Sudah Siap Pertama Disuntik, Dokter Juga" pada 14 Desember 2020, dijelaskan bahwa IDI siap disuntik vaksin Covid-19 yang sudah mendapat izin BPOM.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyatakan dokter-dokter anggota organisasi kedokteran tersebut siap menjadi target pertama vaksinasi Covid-19, apabila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mau menjadi pionir disuntik vaksin."Kalau Bapak Presiden menyampaikan sudah bersiap menjadi bagian yang pertama disuntik, IDI juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," kata Daeng dalam keterangan pers via daring di Jakarta, Senin (14/12) seperti dikutip dari Antara.
Ia pun menegaskan IDI mendukung program vaksinasi yang akan dilaksanakan pemerintah untuk mengendalikan penularan Covid-19.
Dokter-dokter anggota IDI, kata dia, siap menjadi penerima pertama suntikan vaksin Covid-19 yang penggunaannya sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Daeng pun mengklarifikasi berita yang menyebutkan bahwa organisasinya menolak vaksinasi Covid-19, karena pemberitaan itu dinilai bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap program vaksinasi pemerintah.
"Pemberitaan seperti itu akan berdampak pada program vaksinasi, karena masyarakat percaya betul pada dokter dan IDI. Kalau IDI saja menolak, apalagi masyarakat," kata Daeng.
Kesimpulan
Informasi IDI menolak menjadi yang pertama menggunakan vaksin Covid-19 adalah hoaks. Faktanya, IDI bersedia untuk divaksinasi pertama kali sebagai petugas kesehatan di garda terdepan.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kominfo: Sektor Kesehatan Paling Banyak Diterpa Isu Hoaks
Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Take Down 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial Terkait Pemilu
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polresta Pekanbaru Gandeng Diskominfo untuk Sosialisasi Pemilu & Tangkal Hoaks
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Ingatkan Bahaya Sebar Hoaks Pemilu: Hidup Sudah Susah, Fitnah Orang Ditangkap Polisi
Dia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaVIDEO: Klarifikasi Ganjar Beredar Cuitan Hoaks 'Karyawan Dipecat Dapat Bintang Empat'
Ganjar berharap agar perkembangan teknologi tidak digunakan untuk memproduksi hoaks.
Baca SelengkapnyaPolisi Ungkap YouTube, Facebook hingga TikTok Jadi Tempat Terbanyak Sebar Hoaks Pemilu 2024
YouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaPolisi Gencar Patroli Siber Antisipasi Serangan Hoaks Terkait Pemilu
Polisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jakarta Diporak-porandakan Angin Puting Beliung pada 7 Desember
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Baca Selengkapnya