CEK FAKTA: Benarkah Turki Pesan 5,2 Juta Dosis Vaksin Nusantara? Simak Faktanya
Merdeka.com - Beredar informasi yang menyebutkan Turki sudah memesan vaksin Nusantara. Narasi yang beredar di media sosial Turki pesan 5,2 juta dosis vaksin Nusantara.
"NEGARA TURKI MEMESAN 5, 2JT DOSIS VAKSIN NUSANTARA BUATAN Dr. TERAWAN dan TImnya. BRAVO Anak Bangsa."
KominfoPenelusuran
Hasil penelusuran merdeka.com, melansir dari situs CNN Indonesia, Duta Besar RI di Ankara, Lalu Muhamad Iqbal, membantah kabar bahwa pemerintah Turki membeli 5 juta dosis vaksin Nusantara.
"Tidak ada. Kalau pemerintah yang mau beli, pasti saya orang Indonesia pertama yang dikasih tahu," ujar Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/8).
Tak hanya Iqbal, sebelumnya Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, juga mengatakan pihaknya tak mendapat informasi soal Vaksin Nusantara yang diklaim dipesan oleh Turki.
"Kami belum terinfo soal ini (pemesanan vaksin Nusantara ke Turki). Mungkin bisa dicek langsung ke tim vaksin Nusantara di RSPAD," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/8).
Iqbal dan Nadia melontarkan pernyataan ini setelah sempat beredar kabar Pemerintah Turki berencana membeli Vaksin Nusantara sebanyak 5 juta dosis.
Mereka bahkan juga disebut mempersilakan jika peneliti Vaksin Nusantara mau melakukan uji klinis 3 di Turki lantaran tak diizinkan di Indonesia.
Orang yang pertama kali menyinggung itu adalah Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga, Chairul Anwar Nidom. Dia mengaku mendapat informasi dari Terawan bahwa pemerintah Turki tertarik membeli Vaksin Nusantara.
Sementara itu, dilansir dari merdeka.com, Sejumlah orang, termasuk pejabat mengaku sudah mendapatkan vaksin Covid-19 Nusantara. Bahkan, dikabarkan Turki siap memesan vaksin Nusantara sebanyak 5,2 juta dosis.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.
Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat pada April. MoU itu terkait dengan 'Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2'.
"Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut," ujar Nadia melalui keterangan tertulis yang dikutip merdeka.com, Senin (30/8).
Nadia juga menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat individual.
"Sel dendritik bersifat autologus artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri," tutup Nadia.
BPOM Belum Beri Izin Uji Klinis
Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin uji klinis lanjutan vaksin Nusantara. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito, mengungkapkan alasan BPOM belum izinkan uji klinis lanjutan untuk vaksin Nusantara.
Pertama, 20 dari 28 subjek penelitian vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan. Penny mengatakan, subjek uji klinik fase satu vaksin Nusantara yang mendapatkan kadar adjuvant 500 mcg mengalami kejadian tidak diinginkan lebih banyak.
Sementara subjek dengan kadar adjuvant 250 mcg dan tanpa adjuvant lebih sedikit mengalami kejadian tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan yang dimaksud yakni nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi dan nyeri kepala. Kemudian penebalan, kemerahan, gatal, ptechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal.
Kesimpulan
Klaim yang menyebutkan Turki sudah pesan 5,2 juta dosis vaksin Nusantara adalah keliru. Faktanya, Duta Besar RI di Ankara, Lalu Muhamad Iqbal, membantah kabar bahwa pemerintah Turki membeli 5,2 juta dosis vaksin Nusantara.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210827124141-134-686277/dubes-ri-bantah-pemerintah-turki-pesan-vaksin-nusantarahttps://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-tegaskan-vaksin-nusantara-bersifat-individual-tak-bisa-dikomersilkan.html
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa
Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.
Baca SelengkapnyaJelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca SelengkapnyaCatat! Ini Deretan Titik Krusial Arus Mudik di Jalan Tol Darat dan Jalur Laut
Menteri Budi Karya beberkan titik-titik krusial rawan macet total saat musim mudik lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaCek Fakta: Cak Imin Sebut Kekayaan 100 Orang Indonesia Setara 100 Juta Penduduk, Benarkah?
Menurut Cak Imin, ketimpangan itu harus dibenahi. Dia berharap, ketimpangan Tanah Air bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag
Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaJanjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaTotal Utang Semua Negara di Dunia Capai Rekor Tertinggi, Nilainya Tembus Rp4 Juta Triliun
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca Selengkapnya