Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beredar Video Sebut Ruang Kerja Politikus Benny K Harman Digeledah, Ini Faktanya

Beredar Video Sebut Ruang Kerja Politikus Benny K Harman Digeledah, Ini Faktanya Benny K Harman. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebuah video beredar di Facebook, disertakan dengan narasi adanya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung DPR.

Disebutkan juga, jika KPK berhasil menemukan barang bukti berupa brangkas di ruang kerja anggota Komisi III Benny K Harman.

"Gel3dah P4ksa Ru4ng K3rja D-pr, Kpk Berh4sil T3mukan Bukt1 Di Br4nkas 3enny K H4rman," narasi yang diunggah di Facebook, 30 Maret 2023.

Video berdurasi 16:25 itu menampilkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman serta, gabungan video rapat anggota DPR.

beredar video sebut ruang kerja politikus benny k harman digeledah ini faktanya©Facebook

Penelusuran

Cek fakta merdeka.com melakukan penelusuran dengan melihat secara keseluruhan isi video. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan terkait temuan brangkas oleh KPK di ruang kerja Benny K Harman.

Di awal video, terlihat Benny K Harman sedang menjawab pertanyaan dari para pewarta. Video itu identik diunggah KompasTV.

Benny K Harman sempat menuding adanya motif politik dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dibeberkannya transaksi mencurigakan di Kemenkeu Rp 349 triliun.

Video lainnya memperlihatkan rapat antara Komisi III DPR dengan PPATK pada 21 Maret 2023. Seperti diunggah YouTube DPR RI.

Sedangkan narasi dalam video, identik dengan artikel yang diunggah akurat.co. Artikel tersebut berisi tentang Benny mengaku siap menjawab tantangan Mahfud untuk hadir dalam rapat pada Rabu (29/3/2023) mendatang. Namun Benny menekankan apabila Mahfud tidak bisa mempertanggungjawabkan transaksi tak wajar senilai Rp349 triliun maka harus legowo.

Sehingga narasi dalam video juga tidak membahas soal penggeledahan KPK ke ruang kerja DPR RI. Narasi dalam video hanya membahas soal transaksi tak wajar Rp349 triliun yang diungkap Mahfud MD.

Sebagai informasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam rapat tersebut, dia buka suara soal alasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun diungkapkan ke publik.

"Saya umumkan kasus itu adalah sifatnya agregat, jadi perputaran uang tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh agregat bahwa perputaran uang laporan itu Rp349 triliun. Agregat," kata Mahfud di Gedung Nusantara II, dikutip Antara, Rabu (29/3).

Kesimpulan

Video sebut KPK geledah gedung DPR dan temukan bukti brangkas di ruang kerja Benny K Herman tidak terbukti.

Faktanya, narasi dalam video juga tidak membahas soal penggeledahan KPK ke ruang kerja DPR RI. Narasi dalam video hanya membahas soal transaksi tak wajar Rp349 triliun yang diungkap Mahfud MD.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi

https://fb.watch/jC6NuMAZc2/

https://www.youtube.com/watch?v=ry5Frobo7dY

https://akurat.co/benny-harman-tantang-balik-menko-mahfud-tak-bisa-dicegah

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peran 13 Prajurit Terungkap, Ada yang Menyiksa KKB, Merekam Hingga Mengirim Video

Peran 13 Prajurit Terungkap, Ada yang Menyiksa KKB, Merekam Hingga Mengirim Video

Pasal yang disematkan kepada 13 prajurit berbeda disesuaikan pelanggaran yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta-Fakta Korupsi Kemenaker 2012, KPK Baru Tahan Politikus PKB Reyna Usman

VIDEO: Fakta-Fakta Korupsi Kemenaker 2012, KPK Baru Tahan Politikus PKB Reyna Usman

KPK resmi menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang terjadi pada 2012

Baca Selengkapnya
VIDEO: AHY Blak-blakan Kata-Kata Presiden Jokowi Yakinkan Dirinya Terima Jabatan Menteri

VIDEO: AHY Blak-blakan Kata-Kata Presiden Jokowi Yakinkan Dirinya Terima Jabatan Menteri

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen Senayan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Hal itu diungkapkan Biro hukum KPK dalam sidang lanjutan praperadilan gugatan penetapan tersangka diajukan Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan TPN Ganjar! Buktikan Pemilu Curang di MK, Bawa Saksi Jenderal Polisi

VIDEO: Kejutan TPN Ganjar! Buktikan Pemilu Curang di MK, Bawa Saksi Jenderal Polisi

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Beralih Dukung Prabowo-Gibran, Pejuang PPP Klaim Bawa Aspirasi Masyarakat

VIDEO: Beralih Dukung Prabowo-Gibran, Pejuang PPP Klaim Bawa Aspirasi Masyarakat

Kader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat

Baca Selengkapnya
VIDEO: Istana Pastikan Jokowi Pecat Firli Bahuri dari Ketua KPK, Surat Sudah Dikirim

VIDEO: Istana Pastikan Jokowi Pecat Firli Bahuri dari Ketua KPK, Surat Sudah Dikirim

Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TKN Prabowo Bakal Laporkan Bawaslu Buntut Pemanggilan Gibran ke DKPP

VIDEO: TKN Prabowo Bakal Laporkan Bawaslu Buntut Pemanggilan Gibran ke DKPP

Alasannya, ketidakprofesionalan Bawaslu Jakarta Pusat sebagai penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya