Budi Waseso

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra mengatakan, dalam tahun politik ada kecenderungan penyalahgunaan anak termasuk dalam video tersebut.

Video anak-anak mengenakan seragam mirip Pramuka menyerukan 2019 ganti presiden viral di media sosial. Merespons video itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memandang seruan anak-anak tersebut murni dan tidak ada motif politik.

Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin, menyarankan para pihak menanggapi kejadian itu dengan proporsional. Sebab, saat ini era keterbukaan dan setiap orang dari semua level usia bisa mengakses info darimana saja dan tanpa kenal waktu. Yang terpenting, kata dia, ada proses pendidikan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyebut ada motif politik di balik aksi itu. Imam meminta Kwarnas Pramuka segera menindaklanjuti video yang terlanjur viral tersebut. Termasuk, mencari aktor intelektual di balik aksi tersebut.

Salah satu yang paling identik memastikan anak-anak itu bukan anggota Pramuka, terlihat pada seragam yang mereka kenakan. Meski mirip di seragam tidak ada lambang-lambang kemahiran seperti seragam pada umumnya.

Budi Waseso membantah adanya intervensi pada saat Munas X di Kendari.

Gerakan nyata Pramuka, lanjut Waseso, sudah dilakukan dengan dibentuknya dapur umum. Selain itu, bahan pangan seperti 5 ton daging sapi juga telah terdistribusi baik.

Budi Waseso terpilih jadi Ketua Kwarnas Pramuka 2018-2023. Buwas mengalahkan dua pesaingnya yakni Adhyaksa Dault dan Prof Jana Anggadiredja melalui voting di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-X Gerakan Pramuka yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, ketiadaan data pasti berkaitan dengan ketersediaan beras di dalam negeri, menjadi penyebab utama banyak instansi saling mengambil kesimpulan masing-masing yang berbeda.

"Makanya, China sekarang ketahanan pangannya 10 tahun. Padahal bukan negara pertanian, bukan negara agraris. Sekarang harga makanan di China itu murah. Karena dijamin dan disubsidi."

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso angkat bicara mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menyatakan bahwa Perum Bulog hanya bisa menyediakan beras sebesar 800 ribu ton bila tak melakukan impor.

Budi Waseso kerap kali membuat gebrakan di setiap tugas yang dijalankannya. Tak jarang, gebrakan-gebrakannya itu bertentangan dengan pejabat lainnya.

Ekonom Rizal Ramli ikut angkat suara soal kisruh permintaan penyewaan gudang oleh Perum Bulog. Menurutnya, permintaan tersebut juga termasuk urusan pemerintah karena menyangkut kebijakan impor beras.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengomentari silang pendapat antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) terkait beras impor. Menurut dia, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Mendag.

Moeldoko mengakui bahkan sudah melaporkan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya memang berencana memanggil Mendag dan Dirut Bulog dalam bentuk rapat koordinasi. Dalam rapat itu komisi IV juga akan mengevaluasi kinerja mereka.

"Yang pertama, tahun 2017 itu di kuartal III-2017 harga mulai naik. Dan kita sebetulnya sudah intens sekali rapat tapi waktu itu stok Bulog itu berada pada 978.000 ton. Banyak enggak itu? enggak. Karena normalnya kita itu stok 2 juta ton. Kalau 3 juta bagus."

Kebijakan impor beras telah dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu untuk menstabilkan pasokan beras dalam negeri, sekaligus menjaga harga beras tetap stabil. Meski demikian, impor beras ini terus mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Budi Waseso mengaku sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.

Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kelak akan buka suara terkait polemik impor beras yang diributkan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dia menyebutkan, Jokowi akan mulai turun tangan bila momennya tepat.