Benny Kabur Harman

"Zaman Pak SBY dulu waktu presiden, sejalan dengan komitmen berantas korupsi seingat saya tidak pernah memberikan grasi untuk napi korupsi, engga pernah, dengan alasan apapun," ungkapnya.

"Takutnya ini menjadi utang politik, utang hukum Bapak Presiden Joko Widodo nantinya. Oeh sebab itu mohon sungguh-sungguh Pak ungkapkan siapa pelakunya," ia menandaskan.

Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pilpres 2019. Termasuk BIN, Benny ingin institusi di bawah kendali Presiden Jokowi itu wajib netral untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap tumbuh.

Benny K Harman: Saatnya pulang kampung buktikan rakyat NTT hidup makmur. Benny mengingatkan, warga tidak salah pilih dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang. Dirinya berjanji bersama wakil gubernur Benny Litelnoni akan bekerja bersama untuk membangun NTT.

Maju Pilgub NTT, Benny K Harman pamit dari DPR. Benny merasa ini waktunya ia untuk pamit dan meminta doa restu. Tidak hanya sebagai ketua Panja tetapi juga sebagai Wakil Ketua Komisi III mengingat KPU akan segera menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur pada 12 Februari mendatang.

Maju Pilgub NTT, Benny K Harman lakukan ritual adat 'Wuat Wai'. Ritual 'Wuat Wai' adalah salah satu ritual pembekalan dari leluhur. Dimana ritual tersebut sering dilakukan masyarakat Manggarai setiap kali melakukan kegiatan baik pernikahan, termasuk kegiatan besar sepeti keinginannya maju di pilkada.

Partai Demokrat telah menyiapkan pendamping Benny K Harman (BKH) dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018 mendatang. Satu nama sudah mengerucut. Mereka memilih Benny Litelnoni. Nama tersebut diyakini selama ini sudah dikenal masyarakat di sana.

Dikenal sebagai tokoh nasional, Benny K Harman siap bertarung di Pilgub NTT. Dalam survei selama ini nama Benny bila disandingkan dengan 12 nama bakal calon, selalu berada di posisi dua teratas. Rivalnya adalah Eston Foenay, calon dari Partai Gerindra dalam Pilgub NTT tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/10) lalu. Selain menyinggung Undang-Undang Ormas, SBY juga menyinggung langkah Kepala BIN Budi Gunawan memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pertemuan antara Kepala BIN dan Gubernur Papua tersebut akhirnya diinvestigasi oleh Partai Demokrat. Partai pimpinan SBY ini menunjuk kadernya Benny K Harman memimpin tim investigasi tersebut.

Komisi III sebut pembentukan Densus Tipikor agar KPK tak monopoli. Dalam memberantas korupsi, tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga antirasuah itu saja. Tentu perlu dukungan dan diperkuat melalui peran pemberantasan korupsi dari lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan.

Selain soal penyadapan, Komisi III juga meminta KPK untuk menentukan batas waktu terhadap status seseorang sebagai tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan saat proses penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seseorang.

Politisi Demokrat prediksi Jokowi akan cari aman soal pansus angket KPK. Politisi Demokrat itu menyebut sikap pertama Jokowi meredam kisruh adalah memposisikan dirinya pada posisi yang aman. Namun dia tidak menjelaskan sikap aman yang kemungkinan bakal diambil Jokowi

Pimpinan DPR minta Saut Situmorang tidak emosi jawab pertanyaan. Adu mulut terjadi saat pimpinan KPK dicecar mengenai pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi. Saut terlihat jengkel ketika melihat Benny tidak memahami penjelasannya terkait pengaduan masyarakat.

Politisi Demokrat: Bupati Bolmong tersangka atas perintah Presiden? Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mendengar kabar mengejutkan di balik kasus tersebut. Kasus itu dinilai ada keterlibatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Microphone mati dan keprihatinan kader Demokrat ketua DPR tersangka. Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan 5 opsi paket RUU Pemilu terjadi kejadian menarik. Sebab, microphone para anggota DPR mati secara otomatis sebelum selesai memberikan interupsi. Hal ini karena sistem tersebut dilakukan secara digital

PAN dan Gerindra melunak, Demokrat tetap mau ambang batas capres nol. Partai Demokrat bersikukuh menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden nol persen dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas DPR. Keinginan presidential threshold nol persen dianggap Demokrat berdasarkan akal sehat.

Usai konsultasi dengan SBY, Fraksi Demokrat tolak angket KPK. Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak hak angket KPK yang diusulkan Komisi III DPR karena mengarah pada pelemahan KPK, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny K. Harman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/4).

Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting. Demokrat menerima undangan rapat Bamus membahas pencekalan Novanto, tapi mereka memilih tidak hadir karena ada acara lebih penting. Benny menganggap surat protes DPR ke Presiden Jokowi meminta pencabutan pencekalan Novanto semata-mata terbawa perasaan.

Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman angkat bicara terkait insiden penyiraman air keras dilakukan orang tak dikenal kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Benny mengatakan KPK tidak perlu takut dengan ancaman teror itu.