Bambang Brodjonegoro

Foto:

Bambang Brodjonegoro


Nama Lengkap : Bambang Brodjonegoro

Alias : Bambang P.S Brodjonegoro

Profesi : Ekonom

Agama : Islam

Tanggal Lahir : Kamis, 3 Oktober 1963

Zodiac : Balance

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Prof. Bambang Brodjonegoro, atau lengkapnya Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, lahir pada 3 Oktober 1966. Pria berkacamata ini menyelesaikan pendidikan formal tingkat Strata 1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada 1990. Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Setahun berikutnya, Brodjonegoro melanjutkan pendidikan formal tingkat magister (1991 - 1993) pada University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, sekaligus melanjutkan program doktoral di universitas yang sama hingga 1995.

Bambang Brodjonegoro dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Sebagai akademisi, karirnya dimulai sebagai staf pengajar di FE - UI hingga merangkak naik menjadi Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi, UI. Kepakaran dan keluasan pengalaman di bidang ekonomi, khususnya terkait desentralisasi wilayah, membuat Brodjonegoro sering diundang sebagai dosen atau guru besar tamu bagi banyak universitas di dalam dan luar negeri.

Di luar dunia akademik, nama Bambang Brodjonegoro juga dikenal luas mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Pria yang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT. PLN, PT. ANTAM, PT. TELKOM, dan lain-lain. Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan sangat tinggi kepada Brodjonegoro untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen.

Pihak pemerintah Indonesia sendiri, khususnya di kalangan Departemen Keuangan, juga sudah sangat akrab dengan nama Bambang Brodjonegoro. Bentuk kepercayaan dari pemerintah RI tersebut setidaknya dibuktikan melalui Surat Perintah Menteri Keuangan nomor: PRIN-218/MK.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang isinya melantik Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.

Di samping aktif dalam dunia akademik, perusahaan hingga pemerintahan, Bambang Brodjonegoro juga dikenal sama-sama aktif memproduksi teks ilmiah terkait bidang kepakarannya.

PENDIDIKAN
  • University of Illinois at Urbana-Champaign, 1993 - 1997, Ph.D (Tata Wilayah dan Perkotaan), Bidang Studi: Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan.
  • University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991 - 1993, M.Sc (Tata Kota), Bidang Studi: Tata Transportasi & Ekonomi Pembangunan.
  • University of Indonesia, Jakarta, 1985 - 1990, SE., Bidang Studi: Ekonomi Pembangunan & Ekonomi Regional.
KARIR
  • Sebagai MITRA PENELITI, LPEM-FEUI, 1997 - 2005. Proyek:
  • Ketua, Formulasi Sistem Rencana Pembangunan, JICA dan Bappenas.
  • Koordinator, Jejaring Universitas untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, LPEM - FE UI dan Open Society Institute, Hungaria.
  • Ketua, Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dutch Trust Fund, Bank Dunia.
  • Ketua, Dampak Ekonomi PT INCO terhadap Ekonomi Lokal dan Nasional.
  • Penasehat Kependudukan untuk Indonesia, The Open Society Institute, Hungary.
  • Ketua, Formulasi Institusi Transfer antar-pemerintah di Indonesia, Dutch Trust Fund, Bank Dunia.
  • Ketua, Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia, JICA.
  • Anggota, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Tinjauan Belanja Umum Wilayah di Indonesia, JBIC.
  • Anggota, Pembangunan Kemampuan Desentralisasi, JICA.
  • Ketua, Dampak Kilang Gas 'Tangguh' terhadap Perekonomian Papua, British Petroleum (BP).
  • Ketua, Pembagian Pendapatan Sumber Daya Alam untuk Aceh, Koordinator Menteri Perekonomian.
  • Ketua, Kajian Wilayah Perdagangan Bebas di Indonesia, Kementrian Dagang dan Industri.
  • Ketua, Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia (2001 - 2005), BAPPENAS.
  • Ketua, Strategi Alternatif Pembangunan dan Proyeksi Ekonomi Pulau Batam 2005, Otorita Industri Pengembangan Wilayah (Badan otorita) Batam.
  • Ketua, Dampak Situasi Makroekonomi terhadap Permintaan Telekomunikasi Internasional, PT INDOSAT.
  • Ketua, Estimasi Permintaan Kebutuhan Telekomunikasi Lokal, PT TELKOM Indonesia.
  • Ketua, Peran PT ASTRA Group dalam Perekonomian Indonesia, Yayasan Dharma Bakti Astra.
  • Ketua, Model Ekonomi Dampak di DKI Jakarta, BAPPEDA Jakarta.
  • Anggota, Kajian Distribusi Semen di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Semen Indonesia.
  • sebagai PENELITI SENIOR, Laboratorium Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 2002 – sekarang. Proyek:
  • Tenaga Ahli, Ulasan Sejawat Rencana Implementasi Proyek (Individual Action Plan) APEC untuk Rusia, Sekretariat APEC.
  • Tenaga Ahli, TA untuk Badan Penasehat Otonomi Wilayah, Bank Pembangunan Asia (ADB).
  • Tenaga Ahli, Ulasan Sejawat Rencana Implementasi Proyek (Individual Action Plan) APEC untuk Selandia Baru, Sekretariat APEC.
  • Tenaga Ahli, Penentuan Jumlah optimal Propinsi di Indonesia, Kementrian Dalam Negeri dan Kerjasama.
  • Ketua, Pemetaan Ekonomi Wilayah di Indonesia, Bank Indonesia.
  • Pakar Desentralisasi Fiskal, RENSTRA Nasional untuk Desentralisasi di Indonesia, ADB.
  • Pakar Ekonomi Perhubungan, Konsekuensi Ekonomi Kecelakaan Jalan Raya, ADB.
  • Ketua, Kebijakan Perubahan (Transformasi) dan Industrialisasi di Asia Tenggara, Yayasan SASHAKAWA.
  • Ketua, Strategi Pengentasan Kemiskinan Kota, BAPPENAS.
  • Ketua, Penentu Inflasi Regional di Indonesia, Bank Indonesia.
  • Ketua, Pembangunan Regional dan Desentralisasi di Indonesia, Bank Mandiri.
  • Anggota, Tim Pembentukan Dana Alokasi Umum Indonesia, Kementrian Keuangan, September – Desember 2000 dan April – Agustus 2001.
  • Konsultan, Manajemen Sumber Daya Alam USAID, Agustus - September 1999. 
  • Konsultan, UNDP/UNSFIR (Kantor Jakarta), Nopember 1998 - Pebruari 1999. 
  • Konsultan, UNDP/RBAP, Mei 1998 - Juni 1998. 
  • Asisten Peneliti, Regional Economics Applications Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, September 1995 - Agustus 1997.
  • Asisten Peneliti, Pusat Ekonomi antar-Universitas, UI Jakarta, 1989 - 1991. Tugas: pengumpulan data, analisis data, penyiapan sebagian laporan akhir untuk proyek berikut:
  •  Evaluasi Ekonomi Sistem Transportasi di Pulau Jawa, 1990-1991, koordinator: Prof.T.John Kim dan Prof. Iwan J. Azis);
  • Analisis Komprehensif terhadap Pembangunan Regional di Indonesia, 1990, Kolaborasi antara IUC Economics Universitas Indonesia dan IDRC Kanada, koordinator: Prof. Iwan J. Azis;
  • Evaluasi Rencana Lima Tahun Pembangunan Transportasi di Kalimantan Timur, Indonesia, 1989, koordinator: Prof. Iwan J. Azis.

PENGALAMAN PROFESI

  • Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan RI, mulai Januari 2011.
  • Direktur Jenderal, The Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 2009 -2011.
  • Dekan FE - UI, 2005 - 2009.
  • Ketua Jurusan Ekonomi, FE - UI, 2002 - 2005.
  • Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal, 2007 - 2008.
  • Direktur Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, UI, 2001 – 2004.
  • Wakil Direktur bagian Ekonomi Regional dan Riset Infrastruktur, LPEM-FEUI, 1999 – 2002.
  • Anggota Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal, 2005 - 2006.
  • Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, UI, 1998 - 2001.

PENGALAMAN PENASEHAT

  • Komisionaris Independen, PT Adira Insurance, 2006 – 2011.
  • Komisionaris Independen, PT PLN, 2004 – 2009.
  • Ketua Komite Tata Pamong, Dewan Komisionaris, PT PLN, 2007 - 2009.
  • Anggota Tim Penasehat Independen, Asia Bond Fund, PT Bahana TCW Investment, 2007 – 2009.
  • Ketua Komite Audit, Dewan Komisionaris PT PLN, 2004 – 2006.
PENGHARGAAN
  • Visiting Fellow, The Indonesia Project – Australian National University (ANU), Canberra, Australia, Desember 2004.
  • Eisenhower Fellowships, The Single Region Program – Southeast Asia, USA, September – November 2002.
  • ISEAS-World Bank Research Fellowship Award (as Visiting Research Fellow), The Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, Maret - Juni 1999.
  • Visiting Fellow, The Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand, Maret 1999.
  • Academic Scholarship awarded by the Indonesian Government - HEDP, Agustus 1991 - Desember 1995.
  • Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia, 1989
SOCIAL MEDIA
bambang.brodjonegoro@depkeu.go.id | brodjo@indo.net.id | brodjoui@yahoo.com.

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Kamis, 13 Juni 2019 17:23:43 Bappenas Sebut 2020 RI jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia pada tahun 2020 akan naik kelas dari negara berpendapatan kelas menengah menjadi negara berpendapatan kelas menengah tinggi.

  • Selasa, 28 Mei 2019 11:53:45 Bos Bappenas Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal-II 2019 Lebih Tinggi

    Selain faktor musiman, Bambang mengatakan, puasa dan Lebaran turut mendongkrak konsumsi masyarakat. Pola konsumsi yang meningkat tersebut kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

  • Selasa, 28 Mei 2019 11:27:41 Bos Bappenas Tegaskan Penentuan Lokasi Ibu Kota Baru Dilakukan Tahun Ini

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan penentuan lokasi Ibu Kota baru dilakukan pada tahun ini. Dengan demikian, pada tahun depan pembangunan infrastruktur dasar bisa dilakukan.

  • Senin, 20 Mei 2019 06:20:00 Inilah Macam-Macam Gedung yang Dibangun di Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

    Ibu kota baru rencananya akan berada di Kalimantan. Akan ada banyak pembangunan di sana. Inilah rencana pembangunan-pembangunan di ibu kota baru:

  • Kamis, 16 Mei 2019 18:35:44 Ratas Pendidikan Vokasi, Jokowi Minta Pendidikan di Indonesia Diperbaiki

    Sehingga, dia menambahkan, Jokowi meminta agar semua SMK, Badan Latihan Kerja memperbaiki pendidikannya. Salah satunya yaitu memiliki sertifikat, kompetisi yang dihasilkan sekolah. Sehingga nantinya murid-murid yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan lebih cepat.

  • Kamis, 16 Mei 2019 16:28:14 Jadi Pilihan Ibu Kota Baru, Ini Keunggulan dan Kelemahan Kaltim dan Kalteng

    Ada beberapa kelemahan yang disimpulkan Bambang. Pertama lokasi jauh dari pelabuhan laut sekitar ±6 jam, ketersediaan sumber daya air tanah terbatas, hanya tersedia air sungai.

  • Kamis, 16 Mei 2019 13:37:48 Pemerintah Siapkan Rp 30,6 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut mayoritas berasal dari swasta. Sedangkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 30,6 triliun dari APBN.

  • Selasa, 14 Mei 2019 15:14:36 Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan masterplan atau peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Peta jalan pengembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Senin, 13 Mei 2019 16:52:11 Bos Bappenas: Ibu Kota Pindah, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tak Terganggu

    Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota ke luar Jawa tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta terganggu. Sebab, yang akan pindah nantinya hanya pusat pemerintahan.

  • Senin, 13 Mei 2019 15:10:50 Libatkan BUMN Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Insentif

    Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta ketika membangun ibu kota baru. Untuk menarik minat BUMN dan swasta, pemerintah pun berencana memberi insentif.

  • Senin, 13 Mei 2019 14:09:17 Menteri Bambang Sebut Rencana Pemindahan Ibu Kota Aman dari Masalah Pembebasan Lahan

    Bappenas tengah menyelesaikan kajian lengkap mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Dalam kajian itu, konsep pemindahannya tidak perlu pembebasan lahan. Sebab, salah satu syarat lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara baru adalah memiliki lahan yang sangat luas dan dikuasai negara.

  • Senin, 13 Mei 2019 13:09:12 Peta Waktu Rencana Pemindahan Ibu Kota Pemerintah Jokowi

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Kalimantan menjadi salah satu opsi terkuatnya. Hanya saja kota mana yang dipilih, belum diputuskan. Pemerintah sudah memiliki time line atau tahapan waktu pemindahan ibu kota tersebut.

  • Senin, 13 Mei 2019 12:11:57 Jika Syarat Berikut Terpenuhi, Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2020

    Pemerintah Jokowi-JK berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Rencana pemindahan ibu kota tersebut pun telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini dapat terwujud apabila kajian lokasi ibu kota baru selesai tahun ini.

  • Kamis, 9 Mei 2019 19:15:09 Wapres JK Ingatkan Kepala Daerah Tak Perlu Lobi Proyek ke DPR

    Wapres JK meminta kepada para kepala daerah untuk mengutarakan atau melobi langsung kepada para menteri. Agar dalam proyek tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.

  • Kamis, 9 Mei 2019 14:20:18 Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, pembangunan ibu kota baru akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

  • Kamis, 9 Mei 2019 13:07:35 3 Skenario Bappenas Capai Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2024

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh 5,4-6 persen pada 2024. Ada tiga skenario pemerintah yang akan dilakukan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

  • Senin, 6 Mei 2019 13:17:19 Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Hanya Akan Dihuni 1,5 Juta Penduduk

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota tidak didesain sebesar Jakarta. Menurutnya, secara skenario ibu kota baru dirancang hanya dihuni untuk 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk.

  • Senin, 6 Mei 2019 12:51:49 Bos Bappenas Bocorkan Desain Pemindahan Ibu Kota

    Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro membocorkan penentuan lokasi pengganti ibu kota negara baru, yaitu terletak di luar Pulau Jawa, dengan kandidat 4 sampai 5 Provinsi. Selain itu, perlu dipastikan tanah yang akan digunakan tidak perlu lagi dibebaskan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pembebasan lahan.

  • Jumat, 3 Mei 2019 17:56:51 Bappenas Targetkan Konservasi Kelautan Capai 32,5 Juta Hektare di 2030

    Pemerintah menargetkan konservasi kelautan mencapai 32,5 juta hektare pada 2030 mendatang. Tercatat, hingga 2018, 6,24 persen atau 20,87 juta hektar dari 325 juta hektar permukaan laut Indonesia sudah dicanangkan menjadi area konservasi kelautan.

  • Selasa, 30 April 2019 14:30:41 Bappenas Soal Ibu Kota Pindah: Jakarta Tetap Akan Dikembangkan

    Wacana ibu kota pindah membuat Jakarta disebut-sebut akan sepi penduduk. Menurut Menteri Bambang, Jakarta tetap harus dibangun karena Indonesia butuh urbanisasi. Urbanisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun di Indonesia, imbas tiap 1 persen urbanisasi hanya memberi kontribusi 1,4 persen pada pertumbuhan.

Sebelumnya