Ternyata, Ini Alasan Luke Thomas Diangkat Jadi Dirut Danantara Sumber Daya Indonesia
Rosan menyampaikan, Luke Thomas memiliki banyak pengalaman di perusahaan multinasional. Salah satunya, pernah menjabat sebagai Direktur Vale Indonesia.
CEO Badan Pengelola Investaei (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menjelaskan alasan menunjuk Luke Thomas sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Adapun PT DSI merupakan BUMN baru yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).
Rosan menyampaikan, Luke Thomas memiliki banyak pengalaman di perusahaan multinasional. Salah satunya, pernah menjabat sebagai Direktur Vale Indonesia.
"Ya kita kan banyak pertimbangan juga, ini kan kita jadi track recordnya juga. Dia kan sangat memahami juga pengalaman sebelumnya di perusahaan multinasional, di Vale," jelas Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5).
Selain itu, kata dia, Luke Thomas memiliki pengalaman di bidang trading serta memimpin sejumlah perusahaan mineral. Luke juga mempunyai jaringan koneksi yang luas dan kinerja yang bagus selama menjabat di SEVP Business Performance & Optimization Danantara.
"Tapi yang paling penting pengalaman trading nya ada, minerals-nya ada, pimpinan di banyak perusahaan mineral, dan network-nya juga baik. Yang penting juga kita lihat kemarin di Danantara kerjanya juga sangat sangat baik," tutur Rosan.
Menurut dia, Luke Thomas dapat memahami Bahasa Indonesia. Hal ini memudahkannya saat berkomunikasi terkait tugas sebagai Dirut PT DSI.
"Dia pun bisa bahasa Indonesia juga. Dan memang istrinya orang Indonesia," ujar Rosan.
Siapa Luke Thomas?
Dikutip dari Annual Reports Vale Indonesia, Kamis (21/5), Luke Thomas Mahony merupakan warga negara Australia yang sempat tinggal di Sorowako, Indonesia. Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, ia juga menjabat Direktur PT Vale Indonesia setelah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 10 Juni 2024.
Dari sisi pendidikan, Luke memiliki latar belakang yang kuat di bidang pertambangan dan keuangan. Ia meraih gelar Bachelor of Mining Engineering dari University of New South Wales (UNSW) Australia pada 2002. Pendidikan itu kemudian dilanjutkan dengan Master of Commerce Finance pada 2004, Master of Mining Engineering pada 2006, serta Master of Geomechanics pada 2009, seluruhnya dari UNSW Australia.
Karier profesional Luke sebagian besar dibangun di industri pertambangan global. Sebelum bergabung di PT Vale Indonesia, ia menempati sejumlah posisi strategis di perusahaan tambang kelas dunia seperti Vale, BHP Billiton, hingga Xstrata Coal.
Di Vale, Luke pernah menjabat sebagai Global Head of Technology & Innovation periode 2021-2022. Sebelumnya, ia juga dipercaya memegang posisi Global Head of Geology, Mine Engineering, Geotechnical, Tailings Dams and Technology pada 2019-2021, serta Technical Executive -- Global Coal Business pada 2017-2019.
Sementara saat berkarier di BHP Billiton, Luke mengisi berbagai posisi mulai dari Geotechnical/Mining Engineer, Principal Business Analyst, hingga Manager Production Projects.
Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor pertambangan, pengembangan teknologi, geologi, hingga perencanaan sumber daya, Luke kini diharapkan dapat memimpin PT DSI dalam menjalankan peran baru mengelola tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.
Prabowo Umumkan Pembentukan BUMN Ekspor
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
"Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," tutur Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025--2026, Rabu (20/5).
Prabowo menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan serta memberantas berbagai praktik kecurangan, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alami kita," tutur Prabowo.