Sekda Kalbar Dorong Sinergi Perencanaan RKPD 2027 untuk Pembangunan Tepat Sasaran
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya Sinergi Perencanaan RKPD 2027 yang berkualitas guna memastikan program pembangunan daerah tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, baru-baru ini menyoroti urgensi sinergi lintas pemerintahan serta penyusunan perencanaan yang berkualitas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Penekanan ini bertujuan agar setiap program pembangunan dapat terealisasi secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di seluruh wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Harisson di Singkawang pada hari Sabtu, di mana ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah haruslah terukur dan berbasis data akurat. Hal ini krusial untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memastikan keberlanjutan program pembangunan yang efektif dan efisien.
Menurut Harisson, sinergi yang kuat antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Tanpa kolaborasi yang baik, program-program pembangunan berisiko berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengurangi efektivitas dan dampak yang diharapkan bagi kesejahteraan publik.
Membangun Sinergi Lintas Pemerintahan untuk RKPD 2027
Harisson secara tegas menyatakan bahwa sinergi adalah fondasi penting agar program pembangunan tidak tumpang tindih atau duplikasi antarinstansi. Perencanaan yang selaras dari tingkat kota, provinsi, hingga pusat akan memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, menghindari pemborosan anggaran.
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diakui memiliki peran strategis dalam proses ini. Musrenbang menjadi wadah inklusif untuk menyelaraskan berbagai prioritas pembangunan serta menampung masukan berharga dari beragam pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi sipil.
Hasil pembahasan dalam Musrenbang wajib ditindaklanjuti menjadi program konkret yang terintegrasi secara menyeluruh. Integrasi ini penting agar setiap usulan dapat masuk ke dalam dokumen RKPD 2027 sebagai bagian dari rencana aksi yang jelas dan terukur.
Koordinasi yang kuat antar organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kota juga ditekankan. Setiap usulan program harus memiliki indikator dan target capaian yang jelas agar mudah diukur keberhasilannya dan akuntabilitasnya terjaga.
Perencanaan Berkualitas Berbasis Data
Perencanaan pembangunan daerah tidak boleh sekadar memenuhi tahapan administrasi, melainkan harus benar-benar berkualitas dan berdampak positif. Harisson menekankan pentingnya penyusunan rencana yang terukur dan berbasis data akurat untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang tepat.
Setiap program yang diusulkan harus memiliki kejelasan mengenai output dan outcome yang diharapkan secara spesifik. Ini memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Harisson juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan program pembangunan antarperiode. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi kegiatan antarinstansi, sehingga efisiensi dan efektivitas anggaran dapat tercapai maksimal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendorong RKPD 2027 menjadi landasan kebijakan yang kuat dan adaptif. Landasan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.
Dengan perencanaan yang terarah dan sinergis, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan secara signifikan. Hal ini sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang, untuk kemajuan bersama.
Sumber: AntaraNews