Pembelian saham Newmont molor, KemenBUMN salahkan Kemenkeu

Surat pengajuan pembelian saham divestasi Newmont oleh BUMN tidak pernah digubris pihak Kemenkeu.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan kesiapannya untuk mengambil 7 persen saham divestasi Newmont. Namun rencana ini harus kembali ditunda karena Kementerian Keuangan kembali memperpanjang waktu pengambilan.

Sumber terpercaya Kementerian BUMN mengatakan pihaknya telah mengurus surat pengambilalihan tersebut pada saat sebelum pergantian Agus Martowardodjo ke Hatta Rajasa. Namun surat tersebut tidak pernah digubris.

"Kita maunya urus sebelum Agus (Martowardojo) diganti jadi Hatta. Kita melalui konsorsium BUMN yang diketuai Danareksa telah mengirim surat ke sana (Kemenkeu), mungkin lagi sibuk," ucapnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/4).

Dia menegaskan BUMN selalu siap untuk mengambil saham minoritas tersebut. Akan tetapi pihak Kementerian Keuangan kembali memperpanjang setelah melakukannya enam kali.

"Dari sana di extend lagi dan diperpanjang, yang ambil Konsorsium BUMN dan detailnya dengan Danareksa saja. Extend lagi, extend lagi. BUMN siap terus," jelasnya.

Sebelumnya, PT Newmont Nusa Tenggara mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan proses pembelian tujuh persen saham divestasi. Rencana pembelian sejak 2011 tersebut sampai saat ini terus molor.

Presiden Direktur PT Newmont, Martiono Hadianto, mengatakan berlarutnya pembelian saham ini justru merugikan pemerintah. "Kita harapannya segera selesai apapun itu," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Martiono melanjutkan pihaknya saat ini hanya menunggu apapun keputusan pemerintah. Jadi atau tidaknya pembelian tergantung dari keseriusan pemerintah. "Itu (divestasi) di tangan dia (pemerintah), bolanya di tangan dia kok. Kita bisa ngomong apa?," tuturnya pasrah.