Pembangunan infrastruktur masih bergantung pada utang

Penggunaan utang ini hanya pada proyek infrastruktur yang mendesak atau darurat.

Pemerintah mengakui dana utang tetap diperlukan dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Namun penggunaan utang ini hanya pada proyek infrastruktur yang mendesak atau darurat seperti pembangunan irigasi dan waduk berskala besar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah tetap berupaya mengurangi penarikan utang negara yang saat ini mencapai Rp 2.000 triliun. Salah satu caranya dengan memberdayakan perusahaan swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur.

"Tetapi yang pasti, spirit kita tidak bergantung kepada pembiayaan luar negeri tetapi kita mendorong BUMN kita untuk membangun," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Hatta memastikan pemerintah tidak akan menggunakan utang luar negeri dalam upaya pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam Master Plan Program Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Pemerintah saat ini tidak akan banyak membangun infrastruktur dari utang," tuturnya.

Hatta menambahkan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang baik dalam tata kelola utang. Pasalnya, debt ratio Indonesia saat ini mengalami penurunan hingga mencapai 23 persen.

"Kita mengelolanya dengan sangat sehat. Bahkan kita dianggap sebagai salah satu negara yang mengelola utang dengan sehat," katanya.(mdk/arr)