OJK sebut Tax Amnesty bermanfaat turunkan suku bunga kredit bank
Muliaman juga menilai Tax Amnesty bisa mendorong IHSG menuju titik tertinggi barunya.
Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) guna menarik uang dalam negeri yang selama ini disimpan di luar negeri. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, maka dana tersebut bisa digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan dan mendorong peran swasta lebih besar.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan dengan masuknya dana repatriasi tersebut di pasar modal, maka ketahanan pasar modal negara akan semakin baik. Sebab, akan terjadi peningkatan likuiditas pasar modal dan meningkatnya porsi kepemilikan efek oleh investor lokal.
"Sementara, masuknya dana-dana tersebut di perbankan dapat mendorong turunnya cost of fund yang nantinya juga membuka peluang turunnya suku bunga kredit lebih lanjut," kata Muliaman di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (25/4).
Sementara di sektor pasar modal, lanjut Muliaman, pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dan pembiayaan ekspansi korporasi melalui pembelian Obligasi Korporasi.
"Kita juga dapat memanfaatkannya untuk masuk ke pasar ekuitas agar dapat meningkatkan kapitalisasi pasar modal kita dan mendorong IHSG menuju titik tertinggi barunya," imbuhnya.
Sedangkan, di sektor industri keuangan non bank (IKNB), dengan banyaknya kebutuhan pembiayaan berbagai sektor ekonomi prioritas, masuknya dana-dana tersebut dapat mempercepat pengembangan berbagai sektor prioritas pemerintah.
"Seperti kebutuhan pembiayaan perumahan, ekonomi kreatif, pertanian, maritime, infrastruktur, pariwisata dan energi terbarukan," jelas Muliaman.
Baca juga:
BI: Pengampunan pajak tarik dana Rp 560 triliun masuk ke Indonesia
Saran bos BI agar pengampunan pajak RI terealisasi seperti di Italia
Pengamat: Asing terus berupaya jegal penerapan pengampunan pajak
FITRA nilai Tax Amnesty tak sejalan dengan tata cara pungutan pajak
FITRA minta pemerintah optimalkan dividen BUMN dibanding Tax Amnesty
Dinilai terlalu rendah, FITRA desak tarif tebusan Tax Amnesty naik
Beri karpet merah konglomerat buron BLBI, FITRA tolak tax amnesty