Menteri Ferry: Badan otoritas khusus bisa selesaikan dualisme Batam

Dualisme di Batam kerap membuat investor bingung untuk mengurus perizinan investasi.

2016-01-05 14:46:41

Batam

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan meminta pihak yang terkait untuk segera membereskan dualisme dalam pengelolaan Batam. Ferry mengusulkan agar pemegang wilayah Batam diserahkan pada otoritas khusus.

Pembentukan otoritas khusus bertujuan agar kasus dualisme antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tidak terus terjadi.

"Padahal gubernur itu wakil pemerintah pusat, BP Batam juga perwakilan pusat. Usulan saya ada satu otoritas. Misal Mendagri atau Mendag. Jadi kalau ada otoritas tunggal, semua pihak tinggal ngikutin saja," kata Ferry di gedung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/1).

Dia menilai, selama ini antara Pemkot dan BP Batam sudah memiliki hak pengelolaan wilayah masing-masing. Namun pembagian wilayah tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga konflik otoritas pengelolaan wilayah jadi melebar.

"Kesannya BP Batam mengelola urusan ekonomi, Pemda hanya masyarakat saja. Padahal sudah ada pembagian wilayah masing-masing. Itu yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Dualisme di Batam kerap membuat investor bingung untuk mengurus perizinan investasi. Dengan adanya otoritas khusus, Ferry berharap bisa mempermudah investor untuk berinvestasi di kawasan pintu masuk perdagangan bebas tersebut.

"Butuh sebuah otoritas tunggal. Jadi sebuah kawasan ekonomi kita tidak boleh membuat investor risau. Dikembangkan semacam otonomi khusus di luar ini (Pemda, BP). Jangan sampai ada konflik," pungkas Ferry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pihaknya akan terus melakukan rapat koordinasi guna revitalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) Batam.

"Itu rapat koordinasinya yang belum tuntas, kita akan bahas lagi minggu depan. Kemudian disampaikan ke presiden rekomendasinya. Perlu ada solusi yang mungkin solusinya tidak bisa tuntas sekaligus. Ada masa transisinya," jelas Darmin.

(mdk/idr)