Menkeu yakin BLSM tidak buat masyarakat malas

"Cuma jadi Rp 20.000 per hari, hanya membantu untuk survive," kata Chatib.

Menteri Keuangan Chatib Basri meyakini kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per rumah tangga sasaran dapat membantu masyarakat penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Meski demikian, dia mengakui banyak pihak mengkritik paket kompensasi tersebut hanya membuat masyarakat miskin menjadi malas.

Chatib membantahnya, dia percaya BLSM tidak akan mengubah masyarakat penerima bantuan jadi ogah-ogahan bekerja. Alasannya, dana tersebut hanya sementara selama empat bulan.

"BLSM diberikan untuk mempertahankan level konsumsi pangan masyarakat terbawah, tapi di sisi lain tidak cukup besar untuk membuat dia malas. Besarannya dibuat cukup besar untuk membeli pangan dan tidak membuat dia malas, (kalau dianggap bikin malas) tidak masuk akal lah," ujarnya dalam Konferensi Pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (18/6).

Dia menegaskan pemberian dana kompensasi BLSM sebenarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup para penerima tetapi dapat membantu untuk bertahan hidup atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Dari studi batas pengeluaran masyarakat terbawah itu sebesar Rp 450.000 per bulan. Dibagi 30 hari itu cuma Rp 15.000 per hari. Apalagi dikasih BLSM Rp 150.000 per hari cuma jadi Rp 20.000 per hari, enggak mungkin itu meningkatkan tingkat konsumsi mereka, hanya membantu untuk survive," tegasnya.

Menurut Chatib, apabila BLSM disalurkan sesuai dengan pendapatan yang masyarakat terbawah terima sebesar Rp 450.000, maka akan membuat masyarakat menjadi malas dan berhenti bekerja. Tetapi bila diberikan hanya Rp 5.000 per hari, maka yang berubah hanya pola konsumsi.

"Walaupun, itu untuk makan saja belum tentu cukup," cetusnya.

Tadi malam, DPR telah memutuskan menyetujui RAPBN-P 2013 yang salah satunya menyetujui pengurangan subsidi untuk BBM.

Dengan keputusan ini, harga BBM dipastikan naik. Premium menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar Rp 5.500 per liter.

Selepas harga premium dan solar subsidi naik, pemerintah segera menyalurkan BLSM. Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin selama lima bulan ke depan.

Pemberian BLSM inilah yang menjadi inti perdebatan politik sejak pekan lalu. Selain partai politik, sebagian elemen pegiat mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat tegas menolak.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat awal bulan ini telah menggandeng PT Pos Indonesia menyebar sebagian dari total 15,5 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Kartu yang sedianya untuk mengambil jatah beras miskin tersebut, sudah dimodifikasi sekaligus menjadi alat memperoleh bantuan Rp 150.000 dan paket lain BLSM.