Ini Syarat PNS Bisa Mengikuti Program Kerja dari Bali
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, mengungkapkan rencana implementasi program Work From Home. Salah satu rencana ketentuan dalam program ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang mengajak keluarga.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, mengungkapkan rencana implementasi program Work From Home. Salah satu rencana ketentuan dalam program ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang mengajak keluarga.
"Kami rekomendasikan supaya keluarga tidak diikutsertakan supaya betul-betul bisa membatasi jumlah, dan kita bisa mengawasi dengan baik tentang protokol kesehatannya," kata Vinsensius pada Sabtu (22/5).
Kemenparekraf sangat mendukung program Work From Bali yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk kementerian di bawah koordinasinya. Menurut Vinsensius, kementerian di bawah komando Sandiaga Uno itu akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan beberapa prosedur operasi standar (SOP) program ini, dengan catatan menjalankan prokes dengan sangat ketat.
Selanjutnya
Lebih lanjut, dia menyoroti soal kuota PNS kementerian yang bisa bekerja dari Bali. Jumlahnya kemungkinan adalah 25 persen dari total 50 persen PNS yang melakukan Work From Office (WFO) saat ini. Mengenai hal ini, kata Vinsensius, diperlukan suatu kebijakan untuk mengatur jumlah kuota.
"Kami mengusulkan saat ini kalau kita lihat WFO itu sekitar 50 persen, kalau itu bisa dibagi dua yaitu 25 persen yang WFO dan 25 persen Work From Bali, dengan memaksimalkan anggaran yang ada, saya kira itu setidaknya bisa membantu mengisi tingkat okupansi hotel-hotel di Bali. Dan ujungnya saya kira bisa membangkitkna perekonomian di Bali," jelasnya.
Jenis pekerjaan untuk Work From Bali diharapkan yang bersifat kesekretariatan. Penerapan program ini sekaligus akan mendorong rapat secara hybrid di lingkungan kementerian.
"Kami mengusulkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kesekretariatan, dan juga rapat-rapat itu sebaiknya memang dikerjakan atau dikontrol dari Bali. Rapat kalau dilaksanakan secara hybrid, offline di Bali, sedangkan selebihnya lewat zoom. Ini yang kita lagi pikirkan," ungkap Vinsensius.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)