Indonesia-Papua Nugini bentuk pokja ekspor produk pertanian

Kementerian Pertanian melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Papua Nugini (PNG) dalam rangka membuka peluang ekspor produk pertanian kedua negara. Nantinya, kerja sama ini dijembatani dalam sebuah Memorandum of Understanding (MOU) pada 20 April mendatang.

2018-04-19 14:21:30

Kementan

"Kami sampaikan regulasi karantina pertanian Indonesia telah memenuhi persyaratan internasional," ucap Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Dr. Arifin Tasrif, di Denpasar, Kamis (19/4).

Arifin menyampaikan, bahwa regulasi ini telah digunakan pula sebagai fasilitasi perdagangan dunia. Beberapa negara yang telah melakukan perjanjian kerja sama bilateral telah mengakui sistem pengawasan produk pertanian yang dilakukan Badan Karantina Pertanian Indonesia.

"Indonesia melihat besar peluang ekspor produk pertanian ke PNG. Masyarakat di perbatasan RI-PNG butuh komoditas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari," imbuhnya.

Sayangnya, rencana ini masih dibatasi regulasi negara Papua Nugini yang belum membuka akses pasar secara terbuka. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan bisa membangun ekonomi perbatasan.

General Manager Operations otoritas karantina Papua Nugini Warea Orapa mengatakan isu penting lain yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah pembentukan kelompok kerja teknis bersama kedua negara. Sehingga peningkatan kemampuan teknis dan asistensi pengawasan serta kolaborasi penelitian dalam bidang kesehatan hewan dan tumbuhan atau pertukaran informasi akses pasar potensial kedua negara akan terus didorong untuk kepentingan bersama.

"Kami sepakat untuk mendorong komoditas prioritas atau unggulan kedua negara," ucapnya.

(mdk/azz)