Hipmi: Relaksasi DNI Menimbulkan Keresahan Karena Tidak Memiliki Alur Jelas

"Pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi,"

2018-11-22 16:07:15

Investasi

Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Berkaca dari pengalaman 2016, pemerintah seharusnya tidak merelaksasi DNI tetapi harus merelaksasi investasi.

"Yang kami sepakat adalah relaksasi investasi jadi bukan DNI nya. Itu pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11).

Ajib mengatakan, kajian paket kebijakan ekonomi XVI yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE), perluasan tax holiday dan relaksasi DNI sebenarnya memiliki semangat yang positif untuk menarik investasi. Namun khusus DNI, cukup menimbulkan keresahan karena tidak memiliki alur yang jelas.

"Gini paket kebijakan XVI ini bagus karena spirit yang dibangun menarik investasi, karena tidak mungkin tutup CAD kita dari selisih jasa dan barang karena selisih ekspor dan impor luar biasa besar. Kita mau jualan apapun hilir kita belum bagus nilai tambah belum bagus cost ekonomi masih tinggi ketika produksi," jelasnya.

"Cara yang paling cepat mendatangkan investasi, pertanyaan selanjutnya ini relevan tidak? alurnya harus jelas, bukan menolak tapi yang kami kritisi relaksasi ini relevan tidak dengan komitmen tujuan menarik investasi. Bagaimana relaksasi DNI, kritisi satu per satu kalo mau tunda atau enggak itu domain kementerian. Kalau diterima kami bergandengan tangan dengan pemerintah kalau tidak ya kami berdiri sendiri," sambungnya.

Ajib menambahkan, sebenarnya untuk menarik investasi pelaku usaha hanya membutuhkan insentif berupa fiskal, moneter serta kemudahan perizinan yang jelas (legal). Sehingga, dunia industri lokal mampu bersaing dengan investor asing dalam menghasilkan produk dan menyerap tenaga kerja.

"Pelaku usaha butuh insentif fiskal, insentif moneter dan kemudahan hukum dan legal. Justru bukan investasi asing yang masuk ke UKM. Kalau gitu gimana mau bersaing. Jadi kami dukung Jokowi paket kebijakan ekonomi ini bisa memutar ekonomi dengan baik. Tapi jangan lupa penambahan lapangan kerja mengangkat lokal domestik ekonomi," tandasnya.

(mdk/idr)