BRI Sebut UMKM Perlu Diselamatkan Dari Dampak Pandemi Guna Kembalikan Lapangan Kerja
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso, membeberkan sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) berandil besar terhadap perekonomian dalam negeri. Namun kemudian, datang wabah Pandemi Covid-19 yang menghantam hampir seluruh sendi ekonomi Indonesia bahkan dunia, tak terkecuali sektor UMKM.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sunarso, membeberkan sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) berandil besar terhadap perekonomian dalam negeri. Namun kemudian, datang wabah Pandemi Covid-19 yang menghantam hampir seluruh sendi ekonomi Indonesia bahkan dunia, tak terkecuali sektor UMKM.
Di sisi lain, sektor UMKM yang menyerap lebih dari 116 juta tenaga kerja ini turut menambah jumlah tuna karya selama pandemi. Maka dari itu, Sunarso menekankan pentingnya menyelamatkan sektor UMKM.
"Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah memberikan pekerjaan, bukan memberikan subsidi," kata dia dalam webinar CORE Economic Forum "Langkah Penting Perbankan dalam Mendorong Bisnis UMKM di Masa Pandemi”, Rabu (15/7).
"Subsidi itu menurut saya dalam keadaan yang sangat membutuhkan baru diberikan," imbuh dia.
Dalam data yang dipaparkannya, UMKM telah memperkerjakan lebih dari 116 juta orang, atau 97 persen total tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,90 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 8.573,9 triliun.
"Data dan faktanya menunjukkan 97 persen tenaga kerja itu terserap di UMKM, maka dari kita sejahterakan rakyat itu dengan mengelola UMKM ini secara baik dan benar," kata Sunarso.
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 1 persen dari sebelumnya pada kisaran 2,3 persen. Hal tersebut karena tantangan pandemi Virus Corona yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Suminto mengatakan, bahwa revisi penting dilakukan untuk menentukan berbagai kebijakan yang coba dilakukan oleh pemerintah. Khususnya untuk menghindari laju penurunan pertumbuhan ekonomi agar tidak lebih dalam di tahun ini.
"Sekaligus juga untuk memberikan 'environment' bagi pemulihan ekonomi yang lebih baik. Sehingga proses recovery akan lebih cepat," kata dia dalam video conference via Zoom, Selasa (23/6).
Dia menjelaskan, apabila pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi sangat dalam akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Imbasnya angka pengangguran dan kemiskinan akan melonjak secara drastis.
Kementerian Keuangan sendiri telah memproyeksikan jumlah pengangguran akan meningkat berkisar 4-5 juta orang. Hal ini didasarkan pada prediksi akan bertambahnya kelompok masyarakat miskin sampai 5 juta orang pada tahun ini.
Untuk itu, dalam upaya menahan lonjakan jumlah kemiskinan maupun pengangguran ini, pihaknya akan memaksimalkan dari sisi demand maupun supply side-nya. Di mana Kemenkeu akan fokus menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program social safety net atau bantuan sosial (bansos). Sehingga dapat menahan kenaikan angka kemiskinan baru.
Tak ayal, manfaat bansos ditargetkan menyentuh lebih dari 40 persen penduduk Indonesia saat ini. Nantinya, penerima bansos diutamakan dari kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah.
Sedangkan dari sisi supply side-nya, pihaknya akan meningkatkan berbagai stimulus bagi dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Termasuk UMKM dan koperasi sebagai bagian dari tulang punggung ekonomi nasional.
"Tujuannya yakni agar dapat mencegah terjadinya lay off (PHK) dalam jumlah yang signifikan. Yang mana berpotensi turut menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia," tandasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)