Netanyahu Umumkan Israel Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa negaranya secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Netanyahu pada tanggal 11 Februari 2026, saat ia melakukan kunjungan ke Washington D.C. dan bertemu dengan Trump serta Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Setelah pertemuannya dengan Rubio, Netanyahu mengungkapkan di platform X bahwa ia telah menandatangani keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian. Kunjungan ini juga menyoroti diskusi mengenai isu Iran yang dibahas bersama Trump, di tengah ketegangan yang meningkat di kawasan, seperti yang dikutip dari Straits Times pada Kamis (12/2/2026).
Dewan Perdamaian ini dibentuk setelah resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Gencatan senjata yang rapuh di wilayah tersebut mulai diterapkan pada Oktober 2025, sebagai bagian dari rencana yang diajukan oleh Trump dan disetujui oleh Israel serta kelompok pejuang Palestina, Hamas. Dalam kerangka awalnya, dewan ini bertugas mengawasi pemerintahan sementara di Gaza.
Namun, Trump kemudian menyatakan bahwa lembaga ini, yang akan dipimpinnya secara langsung, akan memiliki mandat yang lebih luas untuk menangani konflik global lainnya.
Pertemuan perdana Dewan Perdamaian direncanakan akan berlangsung pada 19 Februari di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza. Pembentukan dewan ini mendapat tanggapan beragam dari komunitas internasional.
Beberapa pakar hak asasi manusia menilai bahwa kepemimpinan langsung Trump atas lembaga yang mengawasi wilayah asing tersebut mirip dengan model tata kelola kolonial.
Kritikan Tajam Atas Keanggotaan Israel
Keterlibatan Israel diperkirakan akan memicu kritik yang lebih mendalam, terutama karena tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur dewan tersebut. Sejak pengumuman pada akhir Januari, banyak negara memberikan respons yang hati-hati terhadap undangan untuk bergabung.
Beberapa sekutu AS di kawasan Timur Tengah telah menyatakan niat untuk berpartisipasi, namun banyak sekutu tradisional Washington di Eropa memilih untuk tidak terlibat. Selain itu, sejumlah analis mengkhawatirkan kemungkinan melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam situasi ini.
Di lapangan, pelanggaran gencatan senjata di Gaza oleh Israel dilaporkan terjadi secara berulang. Pejabat kesehatan di Gaza menyebutkan bahwa sedikitnya 580 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata dimulai pada bulan Oktober, sementara Israel melaporkan empat tentaranya tewas dalam periode tersebut.
Sejak perang dimulai pada akhir 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 72.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa akibat genosida Israel. Konflik ini juga memicu krisis kemanusiaan yang serius, termasuk kelaparan dan pengungsian hampir seluruh penduduk Gaza.
Berbagai pakar hak asasi manusia, akademisi, dan tim penyelidik PBB menyatakan bahwa situasi di Gaza bisa dikategorikan sebagai genosida. Namun, Israel membantah tuduhan tersebut dan menyebut operasinya sebagai tindakan pembelaan diri, menyusul serangan pejuang Hamas pada akhir 2023 yang menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera, menurut klaim Israel.
Dengan kehadiran Israel dalam Dewan Perdamaian, dinamika diplomasi seputar Gaza diperkirakan akan semakin rumit, terutama menjelang pertemuan perdana dewan di Washington yang akan berlangsung pekan depan.