Tifatul Sembiring: Tidak ada utang untuk BLSM

Dana BLSM Rp 12 triliun diambil dari postur APBNP.

Pemerintah menargetkan akhir Juni depan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM, sudah cair. Pemerintah akan gandeng PT Pos untuk salurkan kompensasi Rp 150 ribu per orang itu.

"Kita kirimkan by name, by address. Lewat Pos," kata Sekretaris Sosialisasi kenaikan BBM yang juga Menkominfo, Tifatul Sembiring usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Selain gandeng PT Pos, pemerintah juga instruksikan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kemenko Kesra untuk turun tangan.

"Pembagiannya ada di Kemensos, termasuk pendidikan itu Pak Nuh (Mendikbud). Kompensasi terkait ya di Kementerian Kemenko Kesra," lanjutnya.

Tifatul menegaskan dana BLSM bukan diambil dari skema utang luar negeri. Dana BLSM Rp 12 triliun itu diambil dari postur APBNP.

"Pinjaman utang luar negeri bukan untuk BBM, tetapi untuk kementerian-kementerian di multi years. Tidak ada utang untuk BLSM," ujarnya.(mdk/tyo)