Revisi UU KPK dibahas di Paripurna Kamis depan
Bamus DPR juga meminta revisi undang-undang KPK dibahas lebih lanjut.
Badan Musyawarah DPR telah memutuskan Rapat Paripurna pembahasan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi digelar pada Kamis (18/2) pekan depan. Oleh sebab itu, pimpinan DPR tak akan menggelar rapat paripurna pada siang hari ini.
"Hari ini paripurna tidak ada. Sampai Kamis (minggu depan)," kata Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, usai rapat Bamus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/2).
Selain itu, lanjut Supratman, di Bamus DPR juga meminta revisi undang-undang KPK dibahas lebih lanjut. Sebab, pihaknya juga akan membahas revisi undang-undang lainnya yang akan dibawa ke rapat paripurna nantinya.
"Pertama kita minta tidak boleh terburu-buru hanya sekadar setujui revisi undang-undang KPK. Kebetulan bersamaan itu ada RUU yang sudah dibahas, dan segera dibahas di Baleg. Semoga ini bisa bersamaan," kata dia.
Sementara saat disinggung soal Partai Demokrat menolak revisi undang-undang KPK, menurut dia, Partai Demokrat belum menunjukkan sikap yang jelas. Namun Partai Demokrat meminta revisi undang-undang KPK tak dibahas terlebih dahulu di Paripurna.
"Demokrat belum tunjukan secara khusus, tapi minta tak dibawa ke rapat paripurna hari ini. Kalau memang tak setuju dengan revisi UU KPK. Gerindra tak sendiri lagi," tutup politisi Gerindra ini.
Baca juga:
Revisi UU KPK, pimpinan mundur dilarang menduduki jabatan publik
Fraksi PDIP sebut tidak ada arahan dari Megawati soal revisi UU KPK
Gerindra kukuh tolak revisi UU KPK sebab banyak bahayanya
Ketua DPR hanya setuju revisi 4 poin dalam UU KPK bukan 12
Demokrat masih pikir-pikir setujui revisi UU KPK
Demokrat minta revisi UU KPK tak dibahas di Paripurna
Revisi UU KPK akan mengacaukan sistem peradilan pidana antikorupsi