Kasus Setnov, parpol pendukung pemerintah wacanakan Pansus Freeport

NasDem: Kami tidak suka dengan sikap Freeport melobi pimpinan di Indonesia.

Polemik kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terus bergulir di gedung parlemen. Setelah ramai-ramai mendesak Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR, sejumlah politisi yang tergabung dalam Kerjasama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3) menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus ini.

Empat anggota DPR yakni Taufiqulhadi dari Partai NasDem, politikus PDIP Andian Napitupulu, politikus Hanura Inaz Nasrullah, serta politikus PKB Arifin Hakim Toha. Keempatnya siap mendorong terbentuknya Pansus Freeport jika MKD 'masuk angin'.

"Kalau MKD tidak proses seperti yang diharapkan, kami dorong Pansus Freeport," kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Taufiqulhadi, pembentukan Pansus Freeport bertujuan meminta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rekaman percakapan loby perpanjangan kontrak di Freeport.

Alasan lain, Pansus Freeport dibentuk lantaran sejumlah anggota DPR merasa geram atas sikap Freeport yang melobi pimpinan lembaga negara. "Kami tidak suka dengan sikap Freeport melobi pimpinan di Indonesia," ujarnya.

Taufiqulhadi meminta Setya Novanto juga mengambil sikap atas skandal yang menyeret namanya. Jika merasa dirugikan, lanjut dia, Setya Novanto seharusnya melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke polisi. "Nanti kan proses hukum berjalan di sana," ucapnya.