JK ingatkan pemilihan ketum Golkar tak boleh main belakang

"Semua yang tidak demokratis harus diluruskan, jangan kembali ke orde baru," kata Jusuf Kalla.

2014-11-08 20:02:00

Partai Golkar

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait wacana syarat calon ketua umum (caketum) Partai Golkar yang dinilai tak lazim. Syarat caketum yang harus mengantongi dukungan 10 DPD I dan 30 persen DPD II ini diduga guna menjegal caketum yang banyak bermunculan.

"Saya sering katakan kalau partai itu adalah tonggak demokrasi bangsa. Karena tonggak demokrasi maka partai itu pun harus demokratis, cara ambil keputusannya, cara cari ketua umumnya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh main belakang itu partai yang betul, jadi semua yang tidak demokratis harus dihentikan," kata Jusuf Kalla di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).

Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, dalam sebuah suksesi kepemimpinan partai politik harus menempuh jalan demokratis. Tak boleh ada paksaan dari elit partai untuk memuluskan jalan salah satu kandidat calon ketua umum.

"Ya semuanya yang tidak demokratis harus diluruskan. Jangan terjadi pemaksaan intimidasi, zaman dulu boleh pas orba (orde baru). Zaman sekarang enggak, jangan kembali ke orde baru dong," terang dia.

Sebelumnya politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa membeberkan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) ditengarai mempunyai strategi guna mendorong terjadinya aklamasi memilih kembali Ical sebagai ketua umum dalam Munas IX Golkar awal tahun depan.

Agun mengungkapkan DPP Partai Golkar akan membuat persyaratan yang mempersulit kandidat calon ketua umum Golkar lain untuk maju.

"Syaratnya (kandidat calon ketua umum) harus mendapat dukungan dari 10 DPD Provinsi dan 30 persen DPD Kabupaten/Kota. Itu sungguh-sungguh persyaratan untuk menjegal calon yang lain," beber Agun di Jakarta, Jumat (7/11) malam.

Menurut Agun yang paling demokratis adalah memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah masuk kategori kader Golkar baik di pusat maupun daerah, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum pada munas selaku ajang tertinggi kedaulatan partai.

"Berikan kesempatan itu. Yang paling demokratis adalah tanpa persyaratan dukungan yang menyulitkan seperti itu," kata Agun.

Agun menilai dengan persyaratan semacam itu Ical ingin melenggang sendirian dan memperpanjang jabatan sebagai ketua umum dalam Munas IX dengan jalan aklamasi.

"Ujung-ujungnya dia ingin melenggang sendirian agar aklamasi," terang dia.

Agun minta Ical belajar dari pengalaman, dan berkaca diri dengan melihat capaian PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) selama memimpin.

(mdk/ren)