Habiburokhman: Gerindra Tak akan Giring Jokowi untuk Reshuffle
"Kita enggak akan giring apakah perlu atau tidak tepat atau tidak, itu murni hak beliau."
Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali mencuat, usai Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. PDI Perjuangan mendukung adanya reshuffle kabinet.
Menanggapi hal itu, Partai Gerindra mengaku menghormati setiap keputusan Presiden Joko Widodo dalam mereshuffle kabinet. Sebab, Jokowi yang paham perlu atau tidaknya kabinet direshuffle.
"Kalau kami tentu 100 persen menghormati sepenuhnya, menghormati hak Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak beliau yang paling paham, beliau yang paling mengerti situasi dan beliau adalah usernya. Kita enggak akan giring apakah perlu atau tidak tepat atau tidak, itu murni hak beliau," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/10).
Terkait isu reshuffle karena deklarasi Anies, Habiburokhman mengakui partainya tak ambil pusing. Dia pun kembali menegaskan, jika Jokowi menginginkan reshuffle, maka partai di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan patuh dan menghormatinya.
"Ya macam-macam analisanya. Kita enggak pikirin yang itu. Bagi kami, kalau Pak Presiden ingin melaksanakan haknya ya monggo-monggo," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Jokowi sangatlah bagus.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Dia berharap dalam Pemilu 2024, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Menurutnya, kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi.
Kendati demikian, Hasto menyebut Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle. Dia mendukung Jokowi mengevaluasi menteri yang tidak patuh.
"Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," imbuh Hasto.
(mdk/tin)