Bawa surat Mbah Moen, Djan minta Jokowi sahkan PPP Muktamar Jakarta
Permintaan ini jauh berbeda dengan tawawan kubu Romy untuk menggelar Muktamar Islah.
Presiden Joko Widodo juga menerima Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz. Sebelumnya, Jokowi menerima PPP kepengurusan Kubu Romahurmuziy.
Tak jauh beda dengan Kubu Romi, Djan Faridz juga menjelaskan soal kisruh dualisme kepemimpinan PPP. Hingga soal keputusan Mahkamah Agung yang meminta Menkum HAM mencabut pengesahan PPP Kubu Romi.
"Saya laporkan kepada beliau keputusan MA dan saya laporkan juga kepada beliau bahwa Menkum HAM sudah mengeluarkan pembatalan SK Menkum HAM mengenai pengesahan kubu Surabaya," kata Djan Faridz di Istana, Jakarta, Selasa (12/1).
Lebih lanjut, jelas Djan, Menkum HAM berjanji akan mengesahkan kepengurusannya sebelum tanggal 15 Januari ini jika tidak ada sebab atau hambatan yang mengalanginya.
"Dan secara pribadi saya juga menyampaikan surat dari Mbah Maimun kepada Bapak Presiden, menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan memohon kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden membantu mengesahkan/membantu menjelaskan kepada Menkum HAM untuk dapat mengeluarkan pengesahan muktamar Jakarta," jelas Djan.
"Dalam pembicaraan dengan Bapak Presiden, terlihat Bapak Presiden dan insya Allah beliau bilang saya akan mengundang untuk meminta penjelasan lebih lengkap mengenai rencana pengesahan Muktamar Jakarta," tandasnya.
Baca juga:
Akhiri konflik, PPP kubu Romi siapkan Muktamar Islah
Cari solusi konflik PPP, Romi dan Djan Faridz temui Jokowi di Istana
Saifullah Tamliha: Romi dipecat SDA, saya Sekjen PPP
Ditelepon Mbah Moen, dua kubu PPP bertemu pekan depan bahas islah
Peluru Dimyati & Djan Faridz ke kubu Romi bikin konflik PPP memanas