Aksi Dipo Alam jadi dilema di kabinet

Dipo diminta segera menyampaikan siapa saja menteri, atau pejabat negara yang diduga melakukan penggelembungan dana.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, aksi Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian diduga menggelembungkan dana APBN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa menjadi dilema baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Ini mengakibatkan ketidakharmonisan di kalangan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua," kata Max di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/11).

Seharusnya, lanjut Max, prosedur pelaporan ke penegak hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pembantu presiden menjadi wewenang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Namun, ibarat nasi sudah menjadi bubur, dugaan penggelembungan dana APBN tiga kementerian sudah menjadi wacana publik. Karena itu, Max berharap, Dipo segera menyampaikan siapa saja menteri, atau pejabat negara yang diduga melakukan penggelembungan.

Hal itu agar hubungan sesama partai koalisi tidak terganggu. "Sebagai partai yang dekat dengan Pak SBY, pemerintah dan Istana, punya beban apakah siapa menyangkut menteri dari partai lain, atau dari Partai Demokrat yang tidak sejalan di koalisi," terangnya.(mdk/dan)