Safari ke PPP, KPK ingin ubah partai politik jadi 'sehat'
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, safari ke parpol ini memiliki agenda mewujudkan sistem berintegritas partai politik dengan mematok empat hal yang diharapkan dapat diterima oleh setiap partai politik di tanah air.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kunjungan ke tiap partai politik di tanah air. Hari ini giliran PPP yang didatangi oleh KPK.
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, safari ke parpol ini memiliki agenda mewujudkan sistem berintegritas partai politik dengan mematok empat hal yang diharapkan dapat diterima oleh setiap partai politik di tanah air.
Keempat hal tersebut, di antaranya; pembangunan etik, transparansi keuangan, rekrutmen calon kader dan proses kaderisasi.
"KPK tawarkan kerja sama untuk penguatan partai. Bagaimana caranya parpol bisa jadi lebih sehat dan berintegritas," kata Pahala di Kantor DPP PPP, Jl Tebet Barat IX, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).
Salah satu bentuk keinginan mewujudkan partai politik yang lebih sehat tersebut yaitu dengan langkah dari KPK yang mengusulkan kenaikan dana bantuan bagi seluruh partai politik. Dana bantuan bagi partai politik awalnya Rp 108 per suara dan disetujui naik menjadi Rp 1000 per suara sah.
"(Kenaikan dana parpol) untuk penguatan partai dan pendidikan politik, kaderisasi bukan untuk kontestasi pilkada, pileg," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan tak jauh berbeda dengan KPK. Langkah menyambangi partai politik di tanah air bertujuan agar partai politik dapat memiliki standar dalam pengelolaan keuangan yang transparan sampai proses perekrutan yang dapat menyaring sosok yang berintegritas.
"Tugas LIPI bagaimana parpol ke depan bisa lebih sehat, lebih baik, lebih akuntabel sehingga bisa mewakili kepentingan publik," ujar Syamsuddin yang menjelaskan LIPI dan KPK bekerja sama dalam upaya mewujudkan sistem parpol yang berintegritas ini.
Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan partainya menyambut baik masukan dari KPK dan LIPI tersebut. Masukan ini, kata dia, segaris dengan upaya Partai Kabah yang tengah berupaya mewujudkan sistem keuangan yang transparan dan perekrutan kader yang tak asal-asalan.
"Sebenarnya kami sudah mengarah ke sana. Masukan dari KPK dan LIPI kami akan gunakan untuk melengkapi dan merintis," ujar Arsul.(mdk/dan)