Ribuan Pelaku Usaha Wisata di Pangandaran akan Diberi Bantuan Beras
Para pelaku usaha wisata di Kabupaten Pangandaran yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diberi bantuan. Selama PPKM, destinasi wisata di Pangandaran ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Para pelaku usaha wisata di Kabupaten Pangandaran yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diberi bantuan. Selama PPKM, destinasi wisata di Pangandaran ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, Wawan Kustaman mengatakan bahwa pengusaha pariwisata yang akan diberi bantuan sekitar 5.500 orang. Jumlah penerima itu merupakan hasil verifikasi data yang diusulkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, disebut Wawan setidaknya mengusulkan sekitar 7.000 pelaku usaha.
"Setelah diverifikasi, sebagian sudah ada yang mendapat bantuan dari pintu lain. Jadi hanya sekitar 5.500 pelaku usaha yang akan kita berikan bantuan," kata Wawan, Minggu (1/7).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini sebetulnya hanya terdapat cadangan beras di gudang yang cukup hanya untuk 3.000 orang saja. Untuk kekurangan, pihaknya mengambil cadangan pangan milik Pemkab Pangandaran.
"Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak lima kilogram. Walau tidak banyak, semoga bisa membantu memenuhi kebutuhan para pelaku usaha pariwisata yang terdampak PPKM. Mungkin nanti akan ada usulan dari PHRI, mudah-mudahan semua ter-cover. Kalau hari ini belum semua, memang belum semua tersalurkan, itu karena butuh proses," tutup Wawan.
Baca juga:
Ade Yasin Pastikan Pemkab Bogor Tidak Ada Alokasi Khusus Bansos Tahun 2022
Penggali Makam Covid-19 TPU Pedurenan Dapat Paket Sembako dan Alat Pelindung Diri
Polisi Periksa Ketua RW di Depok Terkait Dugaan Pemotongan Bansos Tunai
Suharso Minta Kader PPP Aktif Salurkan Bansos dan Mempercepat Vaksinasi
Bansos Dinilai Didominasi Fungsi Politik untuk Dongkrak Popularitas Pemerintah
Pemerintah Diminta Cek Akurasi Data Antisipasi Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran