PKS usul polisi di bawah Kemendagri

Ini salah satu upaya untuk menangani konflik TNI dengan Polri yang sering terjadi seperti kasus terakhir di OKU.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengusulkan jika struktur Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini, menurutnya, salah satu upaya serius untuk menangani konflik TNI dengan Polri yang sering terjadi seperti kasus terakhir di Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan.

"Seperti saran Pak Habibie kemarin agar polisi di bawah Kemendagri. Menurut saya, saya setuju dengan itu. Kalau TNI itu jelas di bawah Menhan, Kementerian Pertahanan, masa Polri langsung di bawah Presiden. Menurut saya dia juga harus di bawah kementerian tertentu, yaitu di bawah Kemendagri," ujar politikus PKS ini usai diskusi "Masihkah Percaya Parpol?" yang digelar Perhimpunan Profesional Indonesia (PPI), di Penang Bistro, Jakarta, Minggu (10/3).

Sohibul mengatakan konflik antara TNI dan Polri persoalan lama dan sering terjadi. Menurut Sohibul, ini merupakan persoalan kecemburuan antar keduanya yang harus ada perbaikan secara struktural.

"Jadi harus ada upaya-upaya yang lebih serius, jangan upaya-upaya yang sifatnya artificial, dibuat-dibuat, atau juga superficial, yang kulit-kulit saja. Tapi lebih kepada substansial harusnya," jelasnya.

Sementara menurut Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, kecemburuan timbul lantaran terdapat kepincangan sosial politik dan kepincangan sosial ekonomi antar keduanya. Posisi TNI di bawah Kemhan dan polisi di bawah Presiden dapat menimbulkan kecemburuan.

"Sekarang misalnya hampir tidak ada orang lagi yang mengenal, misalnya siapa sih KSAD siapa, enggak banyak orang yang mengenal. Tapi kalau Polri kan orang mengenal semua karena lebih banyak terekspose ke publik karena berbagai urusan," jelasnya.

Untuk itu, Azyumardi juga sependapat jika Polri di bawah Kemendagri. Hal ini berguna agar tidak terjadi ketimpangan dalam posisi kelembagaan negara.

"Iya itu salah satu solusi yang saya kira, (polisi) langsung berada di bawah Presiden sementara kemudian TNI di bawah Kemhan. Jadi ini memang ketidakadilan, ketimpangan di dalam posisi kelembagaan negara," tutupnya.(mdk/has)