Peneliti LIPI Nilai UU KPK Hasil Revisi Cacat Prosedural dan Subtansi

Syamsuddin menjelaskan, Perppu sangat diperlukan untuk mengembalikan kekuatan lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi.

2019-10-02 19:28:33

Revisi UU KPK

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai, pembentukan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) cacat prosedural. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Perppu untuk mencabut UU hasil revisi itu.

"Rancangan Undang-Undang KPK hasil revisi yang sudah disetujui DPR bersama presiden itu bukan hanya cacat prosedural, juga cacat substansi," katanya saat diskusi urgensi Perppu KPK di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Dia mengungkapkan, revisi UU KPK sangatlah janggal lantaran DPR tak melibatkan partisipasi publik maupun KPK. Maka dari itu, dia menilai, menjadi cacat prosedural.

"Di samping ketergesa-gesaan, diam-diam, dan lain sebagainya itu kita semua 'kan tahu penyiapan undang-undang revisi undang-undang KPK, itu secara diam-diam dan hampir tanpa pengetahuan publik," ujarnya.

Syamsuddin menjelaskan, Perppu sangat diperlukan untuk mengembalikan kekuatan lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi.

"Kan kita sepakat korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, oleh sebab itu dibutuhkan lembaga dengan kewenangan yang juga luar biasa," jelasnya.

Dia berpendapat, beberapa poin adanya dewan pengawas di KPK dan izin penyadapan saat penindakan kasus korupsi bisa melemahkan KPK.

"Kita tidak bisa bayangkan apabila KPK makin lemah dan kewenangan untuk menindak itu tidak ada, kita membutuhkan KPK dengan penindakan yang kuat selain pencegahan yang kuat pula," tutupnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!

(mdk/fik)