Pembangunan Markas Yon TP Ditolak Warga, TNI Janji Tempuh Cara Humanis
TNI mengakui pembangunan sejumlah markas batalyon Tim Pertempuran atau Yon TP di sejumlah titik mengalami penolakan warga.
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengamini, pembangunan markas dari Batalyon Tim Pertempuran atau Yon TP di sejumlah titik di wilayah tidak berjalan mulus. Adanya tanah atau kawasan mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai sebagai wilayah adat mereka.
Namun menurut Nas, semua dikondisikan melalui dialog dan dilakukan secara humanis. Dia menegaskan, TNI tidak bersikap represif dalam membangun markas yang bertujuan memberi rasa aman kepada rakyat.
"Jadi yang kita laksanakan adalah pendekatan secara humanis, secara kemanusiaan, secara data dan fakta kita sampaikan. Artinya kenapa masyarakat menolak itu, karena merasa dirugikan. Tapi yang pasti, kami TNI menempatkan, menentukan lokasi Yon TP itu berdasarkan data dari pemerintah daerah. Bukan kami yang menunjuk titiknya," kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Di Luar Kuasa TNI
Nas menjelaskan, TNI pada prinsipinya hanya menyerahkan informasi bahwa ada daerah mana yang akan dibangun berdasarkan rencana strategis yang dibuat. Kemudian, pemerintah daerah sebagai penentu tempatnya. Bahkan sampai nama dari markasnya pun akan ditentukan pemerintah daerah.
"Sampai-sampai namanya pun Yon TP itu ditentukan oleh pemerintah daerah atau tokoh adat di sana. Jadi hal yang kita lakukan adalah pendekatan secara humanis, menjelaskan kepada masyarakat," jelas Nas.
Terkait resistensi warga, Nas menegaskan menjadi hal di luar kuasa prajurit TNI. Namun dipastikan pihaknya akan terus berdialog untuk menjelaskan kepada masyarakat yang menolak secara baik.
"Ya pendekatan. Yang paling utama. Pendekatan, menjelaskan kepada masyarakat kita itu tentang status tanah itu," kata dia.