Netizen bikin petisi tolak kenaikan BBM yang ditujukan ke Jokowi

Kenaikan BBM disebut tidak berdampak kepada konglomerat, pejabat, kepala daerah dan anggota legislatif.

2015-03-30 12:49:44

BBM Naik

Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 500 per liter pada Sabtu (28/3). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan tersebut disebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

"Kita tahu Rupiah sekarang masih Rp 13.000 lebih per dolar AS, minyak juga naik lagi."

Naiknya harga BBM kemudian mendapat tentangan dari berbagai pihak. Salah satunya seperti yang ditulis seseorang yang bernama Ismed Matahari. Dia membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar menolak kenaikan tersebut.

Petisi yang dibuat pada Sabtu (28/3), menyebut kenaikan BBM dipastikan berdampak langsung terhadap kelas buruh, pedagang, profesional dan pelaku industri kreatif. Sedangkan kelas pengusaha besar, konglomerat, pejabat, kepala daerah dan anggota legislatif tidak terkena dampak.

Berikut isi petisi tersebut.

Kepada YTH:

Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Ditempat
Merdeka !!!

Pada tanggal 3 November 2014, Surat Terbuka Pertama telah disampaikan secara terbuka, bahkan telah dikirimkan langsung melalui Sekretariat Negara, namun sangat disayangkan Joko Widodo belum memberikan respon positif atas Substansi Surat tersebut bahkan kebijakan yang sama terulang lagi maka surat yang sama dilayangkan kembali.

Setiap kenaikan harga BBM akan selalu diikuti kenaikan kebutuhan hidup secara otomatis, dari kenaikan tarif listrik, tarif transport hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Apakah Kenaikan BBM menjadi satu-satunya solusi bangsa ini? Apakah kenaikan harga BBM mampu meningkatkan nilai mata uang rupiah? Apakah kenaikan harga BBM bisa mengurangi angka kemiskinan rakyat?

Lapisan Rakyat menengah ke bawah yang sangat terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM, dari kelas buruh, pedagang, profesional dan pelaku industri kreatif, sedangkan kelas pengusaha besar, konglomerat, pejabat, kepala daerah dan anggota legislatif tidak terkena dampak.

Para pejabat negara, kepala daerah, birokrat dan anggota legislatif biasanya akan meminta revisi anggaran alias kenaikan gaji, padahal uang yang dipakai berasal dari negara. Mereka inilah yang harus di revolusi mental, motivasinya bukan untuk mengabdi kepada rakyat dan negara, lelang saja jabatan mereka selama tidak berpihak kepada rakyat.

Pemerintah harus berani mengambil langkah efisiensi Biaya, Waktu dan SDM, bahkan perlu juga mengambil keputusan 'Vivere Pericoloso', seperti Hukum Mati dan Sita Harta Koruptur, Potong Anggaran Gaji Pejabat termasuk DPR, Naikkan Pajak Kendaraan Pribadi hingga 100% dan sebagainya. Langkah-langkah yang terkait dengan 'Hidup Sederhana' sebagai bagian dari agenda ‘Revolusi Mental’.

Semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, terimakasih atas waktu dan perhatiannya. Merdeka!

Jakarta, 28 Maret 2015

Ismed Matahari, ST.

(mdk/amn)