MBG Lombok Barat: Bukan Sekadar Makan, Pemkab Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sasar Seluruh Lapisan Masyarakat
Pemkab Lombok Barat berkomitmen penuh memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau seluruh sasaran. Bagaimana upaya ini juga diharapkan mampu mengentaskan tengkes dan kemiskinan?
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), secara serius mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Inisiatif ini bukan sekadar penyediaan asupan gizi, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2025 di Lombok Barat, program ini telah menyasar ribuan siswa di Kecamatan Gerung dan Kuripan.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang lebih luas, yakni mengentaskan tengkes (stunting), menekan angka kemiskinan, serta mengurangi pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemkab Lombok Barat menekankan pentingnya pemanfaatan produk lokal sebagai bahan baku. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek domino positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam keberhasilan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan kualitas gizi. Dengan memastikan seluruh sasaran mendapatkan asupan gizi yang memadai, Pemkab Lombok Barat berharap dapat membangun sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif di masa depan, sekaligus memutar roda ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Prioritas Sasaran Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat dirancang dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Bupati Lalu Ahmad Zaini secara tegas menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan kelancaran program ini. “Pemenuhan bahan baku harus mengutamakan produk lokal agar dapat menyerap tenaga kerja, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kualitas gizi,” ucapnya dalam pernyataan di Lombok Barat, Sabtu.
MBG menyasar empat kelompok prioritas utama yang membutuhkan asupan gizi lebih. Kelompok tersebut meliputi pelajar mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk santri; balita; ibu hamil; dan ibu menyusui. Di Lombok Barat sendiri, pelaksanaan program ini dimulai pada Februari 2025 dengan menjangkau 6.281 siswa di sejumlah sekolah di Kecamatan Gerung dan Kuripan. Data ini menunjukkan cakupan awal yang signifikan dalam upaya peningkatan gizi.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, melihat program MBG sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan memberdayakan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa bahan baku makanan sebisa mungkin diambil dari para petani lokal. Koordinasi erat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan distributor menjadi langkah penting untuk mewujudkan tujuan ini.
Tantangan dan Solusi Berkelanjutan untuk MBG
Meskipun memiliki tujuan mulia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat tidak luput dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan jumlah dapur yang memadai, fluktuasi harga bahan pangan yang cenderung mahal, serta distribusi makanan yang belum sepenuhnya merata ke seluruh sasaran. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi inovatif dan kerja keras dari semua pihak terkait.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Lombok Barat telah mengambil langkah proaktif. Salah satu strategi utama adalah memaksimalkan potensi lokal dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah dan distributor. Wakil Bupati Nurul Adha menekankan, “Dengan begitu, manfaat program MBG bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.” Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku, tetapi juga memberdayakan petani dan pelaku ekonomi lokal.
Pada 4 September 2025, Pemkab Lombok Barat menggelar rapat koordinasi penting bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial untuk keberlanjutan program MBG. Kesepakatan tersebut meliputi pembentukan tim pelaksana di tingkat kabupaten, penentuan mekanisme distribusi yang lebih efektif dan merata, serta jadwal evaluasi rutin setiap bulan. Evaluasi berkala ini penting untuk memantau progres, mengidentifikasi masalah, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program dapat berjalan optimal.
Sumber: AntaraNews