LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Marzuki Alie: UN tahun ini terburuk selama SBY jadi presiden

Dia juga mengimbau kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh agar mengevaluasi kinerja bawahannya.

2013-04-19 15:41:15
Ujian Nasional
Advertisement

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini dinilai banyak pihak paling buruk dalam 8 tahun terakhir. UN tidak bisa digelar serempak di seluruh Indonesia karena keterlambatan distribusi soal.

Salah satunya Ketua DPR Marzuki Alie. Menurut dia, penyelenggaraan UN 2013 ini adalah yang paling buruk selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia meminta agar persoalan ini segera dicari penyebabnya."Ujian Nasional tahun ini adalah penyelenggaraan terburuk sepanjang pemerintahan SBY, harus diinvestigasi," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/4).

Marzuki menjelaskan, dalam penyelenggaraan UN tidak boleh percetakan naskah ujian hanya di monopoli oleh satu perusahaan percetakan saja.

Terlebih lagi, kata dia, percetakan untuk ujian hanya berada di satu wilayah. Sementara, penyelenggaraan ujian mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengusulkan, agar percetakan soal ujian disebar ke beberapa wilayah. Sehingga, distribusi soal pun dapat terlaksana dengan baik.

"Tidak boleh penyelenggaraan hanya di monopoli oleh satu perusahaan. Di bagi tiga rayon, empat rayon, Jakarta di mana, Sumatera di mana," katanya.

Dia pun menilai jika dalam persoalan ini, tidak mungkin tidak terjadi kebocoran soal ujian. Apalagi, ujian dilakukan tidak serentak.

"Sekarang dengan difotokopi sudah bocor duluan, pasti bocor, enggak mungkin ga bocor," ucapnya.

Dia juga mengimbau kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh agar mengevaluasi kinerja bawahannya. Marzuki tidak melihat bahwa masalah ini akibat kesalahan menteri.

"Evaluasi dirjen, direktur, ini tingkat pelaksanaan bukan kebijakan, pelaksaan yang harus diberi sanksi," terangnya.(mdk/mtf)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.