Kuasa hukum KPUD Bangkalan nilai penggugat pilkada salah tempat

Pelaksanaan pilkada Bangkalan diwarnai kericuhan. Pendukung Buchori-Zainal protes namanya dicoret dari kandidat.

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangkalan, Andi Muhammad Asrun menilai penggugat salah tempat mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, pokok permasalahan yang menjadi dasar pasangan Imam Buchori Kholil-Zainal Alim tidak terkait hasil pilkada melainkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mencoret pasangan ini dari daftar peserta.

"Mereka ini salah tempat mengajukan permohonan karena yang menjadi persoalan gugatannya adalah dibatalkannya pasangan nomor satu," ujar Asrun dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Bangkalan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (7/1).

Asrun menyebut gugatan mengandung keanehan lantaran penggugat tidak mempersoalkan putusan PTUN Surabaya. Penggugat pun tidak berusaha memperjuangkan haknya dengan mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Ketika KPU tidak banding, mereka protes. Bagaimana mau protes, membela dirinya saja dia tidak mau, kemudian memprotes. Ini aneh," kata Asrun.

Selain itu, Asrun menerangkan, penggugat telah melangkah terlalu jauh dengan mengajukan gugatan ke MK. Ini karena penggugat tidak memperhatikan adanya tahapan apabila mempersoalkan pilkada.

"Kalau memang ada persoalan dalam pemilihan harusnya diselesaikan melalui Panwas, tapi kan tidak ada. Kalau memang Panwas tidak menanggapi, maka mereka harus mendapat dulu rekomendasi dari Bawaslu. Perjuangan itu berjenjang. tidak boleh langsung ke MK," pungkas dia.

Sebelumnya, pelaksanaan pilkada Bangkalan diwarnai kericuhan yang dilakukan pendukung pasangan Buchori-Zainal. Mereka tidak terima atas pencoretan pasangan Buchori-Zainal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu.(mdk/lia)