Jokowi Minta Kepala Daerah Tegas, Masyarakat Dilarang Tinggal di Daerah Rawan Bencana

Pemerintah daerah harus tegas, wilayah rawan bencana dilarang dijadikan hunian oleh masyarakat.

2019-02-02 16:29:00

Bencana alam

Presiden Joko Widodo atu Jokowi mengingatkanpara Kepala Daerah dan Badan Perencana Pembangunan Daerah untuk memahami daerah-daerah yang rawan bencana alam.Hal ini dikatakannya saat menghadiri rakornas BNPB se-Indonesia di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur, Sabtu (2/2).

Pemerintah daerah harus tegas, wilayah rawan bencana dilarang dijadikan hunian oleh masyarakat.

"Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang itu sudah diberi tanda merah. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta Bappeda untuk mulai mengajak rakyat membangun bangunan-bangunan tahan gempa di daerah rawan bencana. Bappeda juga harus melarang apabila ada masyarakat yang ingin membangun di daerah rawan.

"Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan," tutur Jokowi.

Rencana pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana. Khususnya untuk wilayah rawan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus memberi tanda khusus daerah yang rawan bencana. Sehingga, masyarakat tidak mendirikan bangunan di lokasi-lokasi.

"Rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan," kata Jokowi.

Reporter: Lizsa Egeham

(mdk/noe)