JK: Pemerintah belum rumuskan masukan untuk revisi UU KPK
Terkait revisi UU KPK, Jokowi dan JK punya pendapat bertolak belakang. JK setuju, Jokowi tidak.
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk memasukkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam Prolegnas prioritas 2015.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pembahasan revisi UU KPK tersebut masih harus didiskusikan antara pemerintah dengan DPR. Hingga saat ini, pemerintah belum merumuskan masukannya atas revisi UU KPK tersebut.
"Ya, undang-undang selalu harus dibicarakan secara bersama-sama. Karena itu, saya dan Presiden sendiri kan belum. Kalau pemerintah berarti harus ditandatangani usulannya dengan surat Presiden. Tapi kan belum. Kan baru masuk acara legislasi kan," kata JK di Jakarta Convention Centre, Rabu (24/6).
Sebelumnya, JK menilai bahwa revisi UU KPK perlu dilakukan untuk perbaikan produk hukum dan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Menurut JK, suatu kewenangan harus dibatasi. Tidak ada kekuatan suatu lembaga yang mutlak tanpa dibatasi aturan.
Sebaliknya, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin UU KPK direvisi. Pratikno menyampaikan bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.
Baca juga:
Ini alasan Komisi III usulkan revisi UU KPK
KPK kembali tegaskan revisi UU KPK hanya melemahkan
DPR setuju dana aspirasi, revisi UU KPK masuk Prolegnas 2015
RUU KPK masuk prolegnas prioritas, JK bilang 'hak DPR lah'
Prabowo sebut revisi UU KPK dibahas karena perlu dikaji
Fadli Zon: Kenapa harus takut UU KPK direvisi?
Pernah disadap KPK, Hasto minta aturan penyadapan diubah