Ini kandidat deputi penindakan dan direktur penyidikan yang diserahkan ke KPK
Seperti diketahui Irjen Heru Winarko yang dulu menjabat sebagai deputi penindakan kini telah menjabat sebagai kepala BNN. Sedangkan direktur penyidikan, Brigjen Aries Budiman, kabarnya akan dikembalikan ke Polri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencari deputi untuk ditempatkan di divisi penindakan dan direktur penyidikan yang tengah kosong. Seperti diketahui Irjen Heru Winarko yang dulu menjabat sebagai deputi penindakan kini telah menjabat sebagai kepala BNN. Sedangkan direktur penyidikan, Brigjen Aries Budiman, kabarnya akan dikembalikan ke Polri.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut sudah ada 13 nama kandidat deputi penindakan dan 3 nama direktur penyidikan. Sejak 9 Maret lalu, KPK telah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan untuk 16 nama tersebut.
"Mohon masukan dari masyarakat sebagai bagian dari peran memperkuat upaya pemberantasan korupsi ke depan. Karena dua posisi yang akan diseleksi ini merupakan jabatan yang sangat penting bagi ikhtiar pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri dalam keterangannya, Minggu (11/3).
Berikut ini nama-nama kandidat deputi penindakan dan direktur penyidikan yang diserahkan ke KPK oleh jaksa dan Polri.
I. Deputi bidang penindakan
-Dari institusi Polri
1. Toni Harmanto
2. Firly
3. Abdul Hasyim Gani
-Dari institusi Kejaksaan Agung
4. Feri Wibisono
5. Fadil Zumhana
6. Heffinur
7. Wisnu Baroto
8. Oktovianus
9. Tua Rinkes Silalahi
10. Witono
II. Direktur penyidikan
-Dari institusi Polri
1. Edy Supriyadi
2. Andy Hartoyo
3. Djoko Poerwanto
Baca juga:
TB Hasanuddin minta KPK usut calon atau kepala daerah yang tersangkut korupsi
Diperiksa dua kali sebagai tersangka, Irvanto Hendra Pambudi ditahan KPK
Ini uang Rp 2,8 miliar hasil OTT Wali Kota Kendari
KPK tetapkan Muchtar Effendi tersangka TPPU
KPK tahan mantan Ditjen Hortikultura atas pengadaan Organisme Pengganggu Tanaman
Dudy Jocom diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN
KPK dan kementerian terkait didesak evaluasi fungsi e-KTP