Emil Sebut Proyek Meikarta Dibahas Setelah Proses Hukum Tuntas

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepala daerah di 27 Kabupaten Kota menerapkan sistem e-Budgeting untuk meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia tidak mau ada pejabat yang tersandung masalah hukum.

2019-07-30 13:42:30

Ridwan Kamil

"E-Budgeting tidak hanya di lingkungan Pemprov tapi Kabupaten Kota, agar proses pembangunan tertib aturan. Kita ada e-bugeting, e-monitoring. Termasuk hibah bansos juga," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/7).

Lebih lanjut Emil memastikan bahwa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap minggu berada di Gedung Sate. Itu sebagai upaya agar pemerintahan dan semua kegiatan pembangunan termonitor dengan baik.

Disinggung mengenai bantuan hukum kepada Sekda Jabar, Iwa Karniwa yang ditetapkan tersangka oleh KPK, Emil mengaku harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kemendagri.

"Bantuan hukum akan lihat, akan disesuaikan dengan perundangan yang berlaku. Kami akan mengikuti aturan," ujarnya.

"Intinya, saya menyerahkan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kalau Meikarta saya enggak bisa berkomentar lebih jauh, termasuk keberlangsungannya (proyek Meikarta). Itu dibahas setelah proses hukum selesai," pungkasnya.

(mdk/cob)