Danantara Angkat Luke Thomas Jadi Direktur Utama PT DSI
Adapun PT DSI merupakan BUMN yang dibentuk untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).
CEO Danantara, Rosan Roeslani membenarkan Luke Thomas Mahony telah ditunjuk menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Adapun PT DSI merupakan BUMN yang dibentuk untuk mengelola tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).
"Untuk saat ini Luke Thomas," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dia belum menjelaskan secara rinci kapan peresmian PT DSI yang merupakan BUMN baru.
Rosan mengatakan saat ini Danantara masih fokus melakukan sosialisasi dan mendengarkan masukan dari para pengusaha terkait BUMN khusus mengelola ekspor tersebut.
"Nanti kan kita, ini dulu. Tadi meeting. Nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, para KADIN, APINDO, asosiasi sawit, APBI, batubara. Semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita pun nanti jam 4 (sore)," jelasnya.
Rekam Jejak Luke Thomas
Dia memastikan Thomas memiliki rekam jejak dan kemampuan untuk menjabat Dirut PT DSI.
"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan fullnya tim. Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu. seperti kita bangun Danantara dulu," tutur Menteri Investasi dan Hilirisasi itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk memperkuat sejumlah komoditas. Prabowo dalam kesempatan itu mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).
Pada PP terbaru itu, Prabowo menuturkan, salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara dan Paduan besi atau ferro alloy.
“Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” tutur Prabowo saat penyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) saat Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026)
Tujuan dari kebijakan itu memperkuat pengawasan dan memberantas praktik penipuan, termasuk kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer invoicing dan pelarian devisa hasil ekspor.
“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alami kita,” tutur Prabowo.