China Tegas Tolak Penjualan Senjata AS ke Taiwan Meski Ditunda Sementara
Kementerian Luar Negeri China kembali menegaskan penolakan keras terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan, bahkan setelah Washington mengumumkan penundaan sementara transaksi tersebut karena konflik di Iran.
Kementerian Luar Negeri China secara konsisten menyuarakan penolakan tegas terhadap aktivitas penjualan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Taiwan. Sikap ini tetap tidak berubah, meskipun Washington baru-baru ini mengumumkan penundaan sementara transaksi senilai miliaran dolar tersebut. Penundaan ini diakibatkan oleh kebutuhan mendesak akan amunisi untuk konflik yang sedang berlangsung di Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (22/5), menegaskan bahwa penentangan Beijing terhadap penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan adalah sikap yang konsisten, jelas, dan tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan ini disampaikan setelah AS menunda penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp248 triliun.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengindikasikan bahwa penundaan penjualan senjata ke Taiwan dapat menjadi "alat negosiasi" dalam hubungannya dengan China. Trump juga menyatakan bahwa ia belum mengambil keputusan akhir terkait penjualan tersebut, menunjukkan adanya pertimbangan strategis yang mendalam di balik kebijakan ini.
Sikap Tegas China Terhadap Penjualan Senjata AS Taiwan
China secara eksplisit menentang setiap bentuk pertukaran resmi antara Amerika Serikat dan wilayah Taiwan, sejalan dengan prinsip "Satu China" yang dianut Beijing. Sikap ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri China yang telah lama dipegang teguh. Beijing memandang Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya dan menolak campur tangan asing.
Guo Jiakun mendesak Amerika Serikat untuk menghormati pemahaman bersama yang telah dicapai antara kedua pemimpin negara. Ia menekankan pentingnya bagi AS untuk berhati-hati dalam menangani isu Taiwan dan berhenti mengirimkan sinyal yang keliru kepada kelompok separatis yang menginginkan "kemerdekaan Taiwan". Hal ini krusial untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Selain itu, China juga mendesak AS untuk menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga momentum perkembangan hubungan China-AS yang stabil. Beijing percaya bahwa isu Taiwan adalah inti dari hubungan bilateral kedua negara dan penanganan yang tidak tepat dapat mengancam stabilitas regional. Penjualan senjata dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kekuatan separatis.
Penundaan Penjualan Senjata dan Alasan di Baliknya
Keputusan Amerika Serikat untuk menunda penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS kepada Taiwan secara resmi diumumkan karena kebutuhan mendesak untuk operasi militer di Iran. Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao, menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan amunisi yang cukup untuk operasi yang disebut "Epic Fury". Ia menegaskan bahwa militer Amerika masih memiliki persediaan yang memadai.
Meskipun Cao menyatakan stok amunisi militer AS masih mencukupi, berbagai laporan mengindikasikan bahwa militer Amerika telah menggunakan ribuan rudal sejak perang Iran dimulai pada 28 Februari lalu. Penggunaan intensif ini telah menghabiskan hampir separuh stok rudal jelajah siluman jarak jauh Pentagon, serta mengurangi cadangan rudal Tomahawk dan rudal pencegat Patriot.
Cadangan rudal Precision Strike dan rudal berbasis darat ATACMS juga dilaporkan mengalami penurunan signifikan akibat konflik tersebut. Situasi ini menunjukkan tekanan besar pada persediaan amunisi AS, yang kemudian memicu keputusan untuk menunda penjualan ke Taiwan. Gedung Putih bahkan disebut sedang merencanakan permintaan dana tambahan kepada Kongres sebesar 80-100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1,7 kuadriliun untuk membiayai perang Iran.
Implikasi Kebijakan AS Terhadap Taiwan
Secara historis, Amerika Serikat telah mematuhi "Six Assurances", enam prinsip kebijakan luar negeri yang mengatur hubungan AS-Taiwan sejak tahun 1982 pada masa Presiden Ronald Reagan. Salah satu kesepakatan penting dalam jaminan ini adalah bahwa AS tidak akan berkonsultasi dengan China terkait penjualan senjata ke Taiwan, menegaskan otonomi AS dalam kebijakan pertahanannya.
Namun, pernyataan Presiden Trump yang mengindikasikan penjualan senjata sebagai "alat negosiasi" dengan China memperkenalkan dimensi baru dalam kebijakan AS. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait Taiwan dapat digunakan sebagai leverage dalam hubungan yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Trump menyatakan telah membahas isu ini secara rinci dengan Presiden China Xi Jinping selama lawatannya pada 13-15 Mei.
Keputusan akhir mengenai penundaan penjualan senjata ke Taiwan akan diambil oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Ini menggarisbawahi bahwa kebijakan ini melibatkan koordinasi tingkat tinggi di dalam pemerintahan AS, dengan mempertimbangkan berbagai faktor geopolitik dan strategis yang kompleks.
Sumber: AntaraNews