China Pimpin Dewan Keamanan PBB, Menlu Wang Yi Serukan Multilateralisme Global
Sebagai Presiden Bergilir DK PBB, China akan memimpin pertemuan tingkat tinggi di New York. Menlu Wang Yi akan berpidato, menyerukan penguatan sistem internasional dan menegaskan kembali komitmen terhadap Piagam PBB.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting di New York dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan ini berlangsung selama masa kepemimpinan China sebagai presiden bergilir DK PBB untuk bulan Mei 2026. Beijing menegaskan komitmennya terhadap sistem internasional yang berpusat pada PBB di tengah gejolak global.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa pertemuan tingkat tinggi DK PBB akan diselenggarakan pada 26 Mei 2026. Acara tersebut akan dipimpin langsung oleh Menlu Wang Yi dan mengusung tema "Menjunjung Tinggi Tujuan dan Prinsip Piagam PBB dan Memperkuat Sistem Internasional yang Berpusat pada PBB". Ini menunjukkan fokus China pada penegasan kembali nilai-nilai fundamental PBB.
Pertemuan ini terbuka untuk semua negara anggota PBB, dengan kehadiran menteri luar negeri dan perwakilan tingkat tinggi dari berbagai negara telah dikonfirmasi. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga dijadwalkan akan memberikan pengarahan pada acara tersebut, menandakan signifikansi global dari inisiatif ini.
Fokus Pertemuan dan Tantangan Global
China, sebagai ketua bergilir DK PBB, mengusulkan pertemuan tingkat tinggi ini untuk membahas isu-isu krusial bagi komunitas internasional. Diskusi akan mencakup relevansi Piagam PBB saat ini, praktik tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta peningkatan otoritas dan efektivitas PBB dan Dewan Keamanan. Tujuan utamanya adalah memperbarui tujuan-tujuan baik yang tercantum dalam Piagam PBB.
Guo Jiakun menyoroti bahwa dunia saat ini menghadapi transformasi cepat, reformasi, gejolak, serta perang dan konflik yang tiada henti. Sistem internasional yang berpusat pada PBB menghadapi tantangan dan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya unilateralisme dan hegemoni kembali memberikan dampak berat pada tatanan global yang berdasarkan hukum internasional.
Menlu Wang Yi diharapkan akan mengajak anggota DK PBB untuk menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme. Ia juga akan mendorong anggota untuk meningkatkan tanggung jawab mereka dalam menghidupkan kembali status dan peran PBB. Upaya ini bertujuan untuk mengumpulkan sinergi yang lebih besar guna mereformasi dan meningkatkan tata kelola global.
Peran China dan Rusia dalam Tata Kelola Global
Dalam pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya menjaga otoritas PBB serta keadilan dan kesetaraan internasional. Sebagai anggota tetap DK PBB dan negara besar yang bertanggung jawab, China dan Rusia berkomitmen untuk meningkatkan kewajiban mereka. Kesepakatan ini menunjukkan upaya bersama dalam menghadapi dinamika global.
China dan Rusia juga akan semakin memperdalam koordinasi strategis dalam membangun dunia multipolar dan meningkatkan tata kelola global. Mereka berupaya menyampaikan seruan kuat yang sesuai dengan situasi saat ini, menjadi sumber stabilitas dan kekuatan bagi perdamaian dan pembangunan dunia. Ini mencerminkan visi bersama untuk tatanan dunia yang lebih seimbang.
Selain memimpin rapat DK PBB, Wang Yi dijadwalkan menghadiri pertemuan "Kelompok Sahabat Tata Kelola Global" di New York pada 28 Mei 2026. Ia juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB dan menteri luar negeri dari berbagai negara. Kelompok Sahabat Tata Kelola Global, yang diresmikan pada Desember tahun lalu, menunjukkan peningkatan pengaruh dan kohesi.
Struktur dan Fungsi Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima belas negara anggota, dengan masing-masing anggota memiliki satu suara. DK PBB bertanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Peran ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas global dan mencegah konflik eskalasi.
Lima anggota tetap DK PBB, yang dikenal sebagai P5, adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis, dan mereka memiliki hak veto. Hak veto ini memungkinkan salah satu dari P5 untuk memblokir resolusi atau keputusan DK PBB. Sementara itu, sepuluh negara anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan dua tahun dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Setiap bulan, kepresidenan DK PBB dipegang secara bergilir oleh negara anggota, baik tetap maupun tidak tetap, berdasarkan abjad. Per 1 Mei 2026, China resmi menjadi presiden bergilir DK PBB. Anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2026 termasuk Bahrain, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Yunani, Latvia, Liberia, Pakistan, Panama, dan Somalia.
Sumber: AntaraNews