Begini Mekanisme Iran Menentukan Pemimpin Tertinggi Baru Pasca Kematian Khamenei
Apakah terdapat nama-nama yang sudah dikenal sebagai kandidat utama untuk posisi pemimpin tertinggi Iran di masa mendatang?
Kematian Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang telah berkuasa selama hampir 37 tahun, menimbulkan pertanyaan penting mengenai masa depan republik Islam tersebut. Khamenei tewas akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS) pada hari Sabtu, 28 Februari 2026. Sehari setelah kepergiannya, proses suksesi yang rumit mulai terlihat.
Sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi Iran, pada hari Minggu, 1 Maret, pemerintah membentuk sebuah dewan untuk mengambil alih tugas kepemimpinan dan mengelola pemerintahan sementara.
Dewan Kepemimpinan Sementara
Berdasarkan laporan dari Associated Press, sesuai dengan aturan konstitusi, dewan ini terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan satu anggota Dewan Penjaga (Dewan Garda) yang ditunjuk oleh Dewan Kemaslahatan, yaitu Sheikh Alireza Arafi. Dewan Kemaslahatan berperan dalam memberikan nasihat kepada pemimpin tertinggi dan menyelesaikan konflik antara pemerintah dan parlemen.
Peran Majelis Ulama
Meskipun dewan kepemimpinan sementara bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, hukum Iran mengatur bahwa sebuah panel yang terdiri dari 88 ulama, yang dikenal sebagai Majelis Ahli, "harus, sesegera mungkin" memilih pemimpin tertinggi yang baru. Majelis ini sepenuhnya terdiri dari ulama syiah yang dipilih melalui pemilihan umum setiap delapan tahun. Namun, pencalonan mereka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Penjaga, lembaga yang mengawasi konstitusi Iran.
Dewan Penjaga sering kali mendiskualifikasi kandidat dalam berbagai pemilihan di Iran, termasuk pemilihan anggota Majelis Ahli. Pada Maret 2024, Dewan Penjaga melarang mantan Presiden Iran, Hassan Rouhani, yang dikenal sebagai tokoh yang relatif moderat dan memimpin pemerintahan yang menandatangani kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara besar, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Majelis Ahli.
Putra Khamenei Menjadi Perhatian Publik
Proses pembahasan dan strategi terkait suksesi berlangsung secara tertutup, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi kandidat terkuat pengganti Khamenei. Sebelumnya, muncul spekulasi bahwa presiden garis keras Ebrahim Raisi, yang merupakan murid politik Khamenei, memiliki peluang untuk menggantikan posisi tersebut.
Namun, Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Mei 2024. Kejadian ini membuat salah satu putra Khamenei, Mojtaba, yang berusia 56 tahun dan merupakan seorang ulama syiah, diangkat sebagai kandidat potensial. Meskipun demikian, Mojtaba belum pernah menjabat dalam pemerintahan sebelumnya.
Potensi terjadinya peralihan kepemimpinan dari ayah kepada anak dapat memicu kemarahan, baik dari masyarakat Iran yang telah lama mengkritik sistem pemerintahan ulama, maupun dari sebagian pendukung sistem itu sendiri. Banyak kalangan yang mungkin melihat langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip Islam dan menyerupai praktik pewarisan kekuasaan dalam satu keluarga. Pola ini sebenarnya ditolak dalam Revolusi Islam 1979, ketika rakyat Iran berhasil menggulingkan pemerintahan monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung oleh Amerika Serikat.
Sistem Teokrasi
Sejak Revolusi Islam yang terjadi pada tahun 1979, hanya sekali terjadi pergantian kekuasaan di posisi pemimpin tertinggi Iran. Pada tahun 1989, Ayatullah Ruhollah Khomeini meninggal dunia dalam usia 86 tahun. Ia merupakan tokoh kunci dalam revolusi dan memimpin Iran selama perang delapan tahun melawan Irak. Pergantian kekuasaan ini berlangsung setelah Israel melancarkan serangan selama 12 hari terhadap Iran pada bulan Juni 2025.
Kekuasaan yang Sangat Besar
Pemimpin tertinggi memiliki posisi sentral dalam sistem teokrasi Syiah Iran yang rumit dan berwenang dalam semua urusan negara. Selain itu, pemimpin tertinggi juga berfungsi sebagai panglima militer Iran dan memimpin Garda Revolusi, yang merupakan pasukan paramiliter yang pada tahun 2019 dinyatakan oleh AS sebagai organisasi teroris.
Selama kepemimpinannya, Khamenei semakin memperkuat peran Garda Revolusi. Garda Revolusi memimpin apa yang dikenal sebagai "Poros Perlawanan", yaitu jaringan kelompok militan dan sekutu Iran di berbagai kawasan Timur Tengah yang berupaya melawan pengaruh AS dan Israel.
Selain memiliki kekuatan politik dan militer, Garda Revolusi juga menguasai kekayaan serta bisnis yang luas di dalam negeri Iran. Dengan dimulainya proses suksesi ini, perhatian dunia kini tertuju pada cara Majelis Ahli akan memilih pemimpin tertinggi yang baru dan bagaimana perubahan ini akan memengaruhi stabilitas politik Iran di masa depan.