Akuntabilitas melorot, Pemprov Jabar baru berencana berbenah

Menurut Deddy, perencanaan dan penggunaan dana pemerintah kabupaten/kota mesti tepat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak meraih peringkat baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) provinsi. Sebagai provinsi terbesar, peringkat Jawa Barat masih di bawah Jawa Timur dan Yogyakarta.

Pemprov Jabar ke atas kenyataan itu raihan nilai BB yang dikeluarkan langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengaku, pihaknya akan memperketat pemberian bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Dia meminta duit sudah digelontorkan harus benar-benar memberi manfaat besar untuk masyarakat, dan tidak terjadi salah perencanaan.

"Harus ada punishment (sanksi) kalau perencanaan tidak tepat. Kita evaluasi. Penggunaan tahun depan harus dilihat lagi seperti apa. Kalau tidak efektif, ya kita harus tahan bantuan keuangannya, kalau belum ada perubahan akuntabilitasnya," kata Deddy di Gedung Sate, Bandung, Senin (15/2).

Menurut Asisten Daerah Bidang Perekonomian Pemprov Jabar, Deny Juanda, APBD Jabar mencapai Rp 28 triliun disalurkan ke daerah. Jumlahnya mencapai sekitar 70 persen.

"Adapun 30 persennya untuk Pemprov Jabar," kata Dedy.

Untuk memaksimalkan itu, Dedy akan menyusun tim terdiri dari TAPD, asisten daerah, dan staf ahli Pemprov Jabar. Bahkan, dia mempertimbangkan menggandeng DPRD Jabar.(mdk/ary)